BPKP Tak Mau Beri Hasil Audit Korupsi Rusunawa Sibolga

wpid-photo20150325100930.jpg
KABARHUKUM-Medan | Dengan alasan masih dalam proses perdebatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih tidak mau memberikan hasil auditnya atas kasus dugaan korupsi pembangunan rusunawa Sibolga kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejatisu).

“Untuk kasus rusunawa Sibolga, BPKP tak mau keluarkan hasil audit. Katanya masih debatable, masih diperdebatkan dan ada yang kurang,”ujar Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejatisu, Novan Hadian, Kamis (2/7/15).

“Penyidik sudah bolak-balik Medan – Sibolga – Medan, tapi BPKP tak mau juga mengeluarkan hasil auditnya,”lanjut Novan.

Untuk diketahui, anggaran pembangunan rusunawa (rumah susun sederhana sewa) milik Pemerintah Kota Sibolga tahun 2012 seluas 7.171 meter persegi bernilai Rp 5,3 miliar.

Dalam kasus ini, Kejatisu masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang mengetahui kasus dugaan korupsi pembelian tanah untuk rusunawa dan perkantoran tersebut. Dalam pembelian tanah ini, diduga terjadi mark up atau penggelembungan dana APBD 2012.

Dari pemeriksaan itu telah ditetapkan 2 orang tersangka yakni JES, selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga tahun 2012 dan AL selaku pemilik tanah untuk rusunawa.

Penyidik Kejatisu juga telah memeriksa 35 saksi di antaranya Parlindungan Tandauli, pemilik tanah rusunawa dan Irfan Ridho, pelaksana tugas Kepala Bagian Hukum Kota Sibolga. Selanjutnya Kabid Perbendaharaan pada PPKAD Kota Sibolga, Sekda Kota Sibolga, Muhammad Sugeng, mantan Kadis PU, Thamrin Hutagalung. Sugeng diperiksa sebagai ketua pengadaan tanah rusunawa dan Thamrin sebagai anggota pengadaan tanah. Kemudian, Bendahara PPKAD Sibolga, Muhammad Zubir, Kepala Bapeda Sibolga, Edi Johan Lubis, dan mantan Kadis PPKAD Sibolga, Sori Tua Hasibuan.(Sas)

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda