13 Poin Singkat Pedoman Peliputan Terorisme

wpid-rps20150707_110344_505.jpgKABARHUKUM-Medan | Saat Deklarasi Wina dan program aksi Wina,sejak Tahun 1993, terorisme sudah dianggap sebagai hal yang murni sebagai tindak pidana internasional dana melanggar HAM. Hasil dari deklarasi ini hingga dua kali dikukuhkan PBB yakni pada Tahun 1994 dan 1996. Wartawan dalam hal memberitakan aksi maupun dampak terorisme semata-mata untuk kepentingan publik dan berpegang pada kode etik jurnalistik.

Kalimat ini merupakan kutipan dari pedoman peliputan terorisme dalam aturan Peraturan Dewan Pers yang disampaikan kembali oleh Anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi dalam acara Dialog Pencegahan Terorisme Melalui Media di Grand Kanaya Hotel Medan, Selasa (7/7/15).

Jimmy menjelaskan ada 13 poin pedoman peliputan terorisme yakni pertama bahwa wartawan harus menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama lalu kedua mengutamakan kepentingan publik dan ketiga menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan terorisme.

Selanjutnya poin ke empat wartawan dan media tidak menyiarkan siaran langsung secara terperinci peristiwa pengepungan tersangka terorisme, kemudian poin kelima harus berhati-hati agar tidak memberikan atribusi,gambaran atau stigma yang tidak relevan seperti menebut agama yang dianut pelaku.

Kemudian pada poin ke enam wartawan harus selalu menuliskan kata terduga bagi orang yang ditangkap dan poin ketujuh menghindari mengungkap rincian modus operandi tindak pidana terorisme. Sementara pada poin ke delapan wartawan tidak menyiarkan foto korban terorisme yang menimbulkan kengerian.

Selanjutnya pada poin ke sembilan wartawan harus menghindari peliputan keluarga terduga teroris untuk mencegah diskriminasi dan pengucilan dari masyarakat dan pada poin ke sepuluh wartawan harus simpatik dan bijak saat melakukan peliputan baik pada keluarga korban maupun pelaku.

Untuk tiga poin terakhir yakni pada poin kesebelas wartawan harus memilih pengamat yang kredibilitas,kapabilitas dan kompetensi dan poin keduabelas wartawan harus menyampaikan rencana tindak/aksi terorisme kepada aparat hukum bila mendapat informasinya.
Terakhir poin ketiga belas wartawan harus terus melakukan cek dan recek terhadap semua berita tentang terorisme.

Jimmy dalam acara ini juga mengngatkan bahwa Dewan Pers bukanlah lembaga yang melindungi pers tetapi merupakan lembaga yang melindungi masyarakat dari kesalahan yang dilakukan pers. Dalam acara ini hadir juga Prof syahrin Harahap selaku pembicara yang banyak memberikan masukkan yang sangat baik dan disampaikan secara santai penuh humoris sehingga para peserta dialog sangat antusias mendengarkannya.(Sas)

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda