LAPK: Masih Banyak Konsumen yang Terkecoh Program Diskon

KABARHUKUM – Medan | Sedah menjadi tradisi, jelang hari besar keagamaan, termasuk Lebaran, pelbagai upaya dilakukan para pelaku usaha produk barang dan/atau jasa baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan jumlah pelanggannya. Salah satunya melalui program diskon. Program diskon semakin marak di tengah kondisi ekonomi yang serba tidak pasti ini, para penjual barang semakin royal dalam memberikan potongan harga (diskon) pada para pembeli.

farid
Dr Farid Wajdi, Direktur LAPK

Namun, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Dr. Farid Wajdi, SH, M. Hum mesinyalir dan menyayangkan masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep diskon.

“Mayoritas menganggap, jika sebuah barang telah diberi potongan harga, maka akan lebih murah,” ujar pengajar FH UMSU ini.

Padahal, kata Farid, seringkali pemasar telah menaikkan terlebih dahulu harganya, lalu memberikan diskon. Dari itu, Farid menghimbau para calon pembeli sebaiknya lebih teliti sebelum langsung berbelanja ke toko yang memberikan diskon tinggi.

“Ketidakmampuan konsumen dalam membedakan harga makanan kemasan yang paling murah antara yang telah didiskon dan yang tidak didiskon mengindikasikan masih banyak konsumen yang terkecoh,” jelasnya.

Sebab, lanjut Farid, jika merujuk pendapat Mark Ellwood penulis buku `Bargain Fever: How to Shop in A Discounted World`, jika Anda melihat tanda diskon 70% di luar toko, jauhi tempat itu dan jangan berbelanja di sana. Menurut Ellwood, potongan harga dalam jumlah besar menunjukan pengelolaan perusahaan yang buruk.

5799996_20140826025116

Kemungkinan lain, kata Farid, toko tersebut memasang harga yang lebih tinggi dari jumlah aslinya dan berpura-pura seolah telah memberikan diskon. Faktanya, tanda diskon yang banyak dipasang di toko hanya untuk menarik konsumen semata. Dengan demikian, hal ini merupakan tanda peringatan besar dan para konsumen sebaiknya tidak mempercayai toko-toko semacam itu. Masih menurut Ellwood, potongan harga normal berkisar antara 30%-50%. Toko yang memberikan potongan harga sejumlah itu menunjukkan kondisi penjualan yang sehat.

Farid juga memaparkan Kajian Dr. Megawati Simanjuntak, S.P. M.Si., staf pengajar Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia IPB, dimana menunjukkan konsumen membeli susu dengan ukuran dan merk yang sama. Susu tersebut dijual di toko A dan B. Susu di toko A dijual dengan harga Rp23.000,- dengan diskon 10 persen, sedangkan di toko B dijual dengan harga Rp20.000.- Dari kasus tersebut ternyata sebanyak 30 persen, konsumen memilih harga susu yang 10 persen lebih murah dibandingkan susu yang tidak didiskon. Ada 11,6 persen konsumen menyatakan sesungguhnya tidak mengetahui susu mana yang harganya lebih murah?

Sebenarnya, lanjut Farid, ketentuan yang berkaitan dengan cara diskon pada barang dagangannya ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.

Adapun sanksi menurut Pasal 9 UU Perlindungan Konsumen yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar sebagaimana antara lain disebut dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. UU tersebut sekaligus bertujuan agar diskon tidak menjadi alat menipu konsumen.Sebab, secara psikologis konsumen sangat tergiur dengan promosi diskon.

“Jadi, jika memang penjual menawarkan barang dan/atau jasa dengan memiliki potongan harga namun secara tidak benar (diskon itu tidak benar-benar ada), ia dapat dipidana sesuai UU Perlindungan Konsumen. Tetapi hal terpenting adalah konsumen harus lebih hati-hati atau cermat saat memilih diskon saat belanja,” pungkasnya. (*)

 

—————-
Editor: M. Risfan Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda