Janji Tak Berutang Pas Kampanye, Saat Presiden, Jokowi Justru Bertekad Tambah Utang RI

KABARHUKUM-JAKARTA | Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertekad menambah utang negara melalui skema pendanaan luar negeri untuk membangun infrastruktur dalam negeri.

Anehnya, dengan tambahan dana asing, Presiden Jokowi justru menegaskan tidak akan membebani negara dengan utang luar negeri. “Sudah kita hitung keuntungan dan manfaat untuk pendanaan ini jauh (lebih murah) dari bunga pinjaman dan ongkos pendanaan,” ujar Jokowi di acara Silaturahmi dengan Dunia Usaha “Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi” bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, di JCC, Jakarta, Kamis (9/6/2015) seperti dilansir media tribun.

Presdien Joko Widodo
Presdien Joko Widodo

Presiden Jokowi memaparkan penggalangan dana berasal dari negara tetangga seperti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Jerman, dan Amerika Serikat. “Kerja keras menggalang dana investasi terutama dari Jepang, Korea, dari Tiongkok, dari Singapura, Jerman, dan Amerika Serikat,” ungkap Jokowi.

Jokowi menegaskan uang yang akan dikucurkan dari negara lain, bukan untuk konsumsi masyarakat melainkan untuk pembangunan negara.”Pendanaan ini untuk investasi meningkatkan produktifitas, bukan utang untuk konsumtif, bukan untuk subsidi BBM,” tegas Jokowi.

Dari data Bank Indonesia posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir triwulan I tahun 2015 berjangka panjang mencapai US$ 254,4 miliar. Utang tersebut terdiri dari utang sektor publik US$ 129,7 miliar atau 97,7%dari total Utang Luar Negeri sektor publik dan Utang Luar Negeri sektor swasta sebesar US$ 124,7 miliar atau 75,4% dari total Utang Luar Negeri swasta.

Janji Tak Utang
Tekad untuk menambah utang negara ini, membuat janji-janji Jokowi saat kampanye semakin jauh panggang dari api. Jauh sebelumnya pada saat kampanye Pilpres, seperti dilansir kompas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo mengatakan, pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.

“Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun,” kata Tjahjo di Gedung DPR/MPR, Selasa (3/6/2014).

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan, pasangan Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi, antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

“Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini,” papar Tjahjo.

Tjahjo menyebutkan, pasangan Jokowi-JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Program tersebut, ungkap dia, diharapkan dapat direalisasikan secepatnya jika pasangan tersebut terpilih menjadi kepala negara. (*)

—————-
sumber: tribun-kompas
editor: nirwan sp

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda