Kalangan Kejaksaan dan TNI/Polri Dinilai Lebih Baik Pimpin KPK

wpid-rps20150716_002142.jpgKABARHUKUM-Jakarta | Terkait pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan lebih tepat dari kalangan Kejaksaan dan TNI/Polri mengingat integritas mereka sudah terbangun sejak menjalani proses awal memasuki lembaga penegak hukum tersebut.

Markoni Koto selaku ketua umum Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB), menyatakan hal tersebut karena melihat kondisi KPK seperti saat ini.

“Bahwa merah putihnya juga sudah bisa dikatakan terjaminlah,” ujarnya, saat dikantor PEKAT IB, Istana Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).

Lanjutnya, untuk landasan hukumnya sudah dikuasai secara profesional, karena mereka juga sudah mempelajari terlebih dahulu. Artinya untuk menjadi ketua mereka cocok, apalagi KPK saat ini juga sedang mengalami permasalahan, yang mana tentunya harus dibubarkan personal-personalnya yang bermasalah, dan digantikan dengan yang memiliki capability dan integritas yang profesional.

Ia juga berharap agar siapapun yang terpilih nantinya, seperti yang diinginkan pihaknya, PEKAT IB akan apresiasi kepada mereka-mereka yang terpilih nantinya untuk kepentingan bangsa dan negara untuk kedepannya, “Jangan dijadikan lembaga KPK ini menjadi lembaga yang tidak-tidak dan jauhkan dari muatan politik,” tegasnya.

Markoni juga mengapresiasi tentang sembilan (9) Srikandi selaku panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK, jangan sampai terpilihnya ketua KPK bukan karena ada faktor X atau politik tertentu, “bangsa ini jangan dipecah belah oleh kepentingan kelompok dan golongan”.

Karenanya, dari 9 Srikandi itu, pihaknya juga tidak meragukannya. Karena apapun bentuknya untuk profesi mereka masing-masing, jadi artinya cuma mengingatkan jangan ada sampai ada titipan.

“Jangan dijadikan Pansel pesanan dari suatu kelompok, tapi ingat kepentingan bangsa ada diatas segala-segalanya, jadi kita bukan menuduh, mudah-mudahan kesembilan srikandi Indonesia yang terbaik saat ini yang didirikan pansel oleh bapak presiden kita, gak dijadikan alat, mudah-mudahan dalam ‘tanda kutip’ mereka yang sembilan orang itu betul-betul berdiri diatas segala-galanya, untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Markoni Kotto.(Bar)

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda