BPK: Pilkada Serentak Desember 2015 Belum Siap

hh

KABARHUKUM-Jakarta | Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Desember 2015 belum siap. Hasil itu didapat dari audit terhadap 269 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian hingga Mahkamah Konstitusi.

Catatan BPK, setidaknya ada dua hal besar dalam sepuluh item yang menjadi alasan mereka menyebut pilkada serentak belum siap.

Pertama, terkait anggaran pelaksanaan dan kedua, mengenai sumber daya manusia (SDM). Dari sisi anggaran, BPK menemukan belum adanya kesiapan matang. Sementara itu, dari sisi SDM, dinilai belum ada kelembagaan atau infrastruktur yang diyakini mendukung penyelenggaraan pilkada serentak.

“Ini audit kesiapan. Jadi, semua pihak ada perspektif sama untuk mengindentifikasi permasalahan,” ujar anggota BPK Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Agung Firman Sampurna, Senin 13 Juli 2015.

Temuan BPK terkait kesiapan pilkada serentak itu cukup mengejutkan. Sebab, secara rinci memang ditemukan banyak masalah. Di antaranya, adanya biaya pengawasan yang belum tersedia, 18 kabupaten, dan enam kota belum memiliki biaya pengamanan.

Kemudian, terlambatnya perencanaan program dan anggaran di empat KPU tingkat provinsi, 14 KPU tingkat kota, dan 103 KPU tingkat kabupaten.

“Kami tidak menyampaikan apakah pilkada serentak ini harus ditunda atau tidak. Tapi, kami harap dari temuan-temuan ini terbuka ruang evaluasi,” ujar Firman.

ARTIKEL TERKAIT

One Thought to “BPK: Pilkada Serentak Desember 2015 Belum Siap”

  1. […] KABARHUKUM-Jakarta | Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Malik, menyambut baik hasil audit BPK tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa munculnya coretan dari BPK tersebut sepenuhnya tak lepas dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Baca juga: BPK: Pilkada Serentak Desember 2015 Belum Siap) […]

Komentar Anda