KPK dan Korupsi Dimata Relawan Nusantara

KABARHUKUM-Jakarta | “Korupsi adalah sebuah prilaku yang bukan hanya penyimpangan tapi adalah Kejahatan Besar Sosial yang menyebabkan pada kerugian Negara tapi juga membuat negara semakin jauh dari rakyatnya,” ujar Ketua Badan Relawan Nusantara, Edysa Tarigan ditemui di kawasan Manggarai sesaat setelah mengisi diskusi bertema ‘Kesadaran hukum masyarakat dalam membangun bangsa’, Sabtu (25/7/2015).

Edysa Tarigan
Edysa Tarigan

Kejahatan ini sudah kronis, lanjut Edysa yang akrab disapa Eki ini mengatakan, maka penanganannya harus khusus. Pemerintah saat ini harus tegas dan berani jangan lagi sampai Kompromi terhadap kejahatan yang sudah banyak menyengsarakan rakyat ini.

Untuk diketahui, sejarah pembentukkan KPK, saat itu para ‘Gerakan 98’ sudah mengingatkan akan bahaya KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme), yang mengakibatkan lemahnya seperti Lembaga Hukum Negara Kepolisian, Kejaksaan juga Kehakiman yang menyebabkan Rakyat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Maka setelah itu dibentuklah lembaga Ad Hoc atau pemberantasan Korupsi melalui TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang Bebas dan bersih dari KKN dengan semangat pemberantasan korupsi.

Lanjutnya, semangat pemberantasan korupsi ini, harus terus dikawal dan digelorakan. Untuk itu, penempatan orang-orang dalam lembaga KPK harus sangat selektif dan ketat, maka pimpinan KPK harus diisi oleh orang-orang yang tidak tersandung dengan masa lalu kelam dan itu bisa dilihat dari latar belakang para calon pimpinan KPK.

“Mendengar kabar seorang sahabat saya yang dulu sama-sama meneriakkan semangat anti korupsi. Saya mendukung penuh baik secara pribadi maupun secara organisasi orang-orang yang meneriakan semangat anti korupsi memang betul dari hati nurani, selain Nico Adrian aktivis dia juga¬† Advokat yang memiliki idealisme yang tinggi terhadap hak-hak rakyat dan keadilan”ujarnya. (*)

 

———————

Laporan: Bart

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda