Pemerintah Siapkan 3 Produk Hukum untuk Maksimalkan Penyerapan Anggaran di Daerah

download (1)

KABARHUKUM-Jakarta # Dalam waktu dekat, pemerintah menyiapkan tiga produk hukum berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan instruksi presiden untuk mendorong penyerapan anggaran di daerah. Aturan itu diharapkan menghilangkan kekhawatiran kriminalisasi terhadap pejabat anggaran.

“Presiden sudah mengingatkan agar para penegak hukum ikut membantu memberikan saran. Lalu kita juga menyiapkan peraturan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa rapat koordinasi final,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, seperti diberitakan kompas.com, Kamis (23/7), di Jakarta.

Sofyan menuturkan, ketiga produk hukum yang tengah disiapkan pemerintah itu memiliki maksud yang berbeda. Namun, ketiganya tetap bermuara untuk mendorong percepatan pembangunan. Peraturan pemerintah tentang administrasi pemerintahan akan mengatur soal pengelolaan administrasi oleh pejabat. Peraturan presiden akan mengatur percepatan perizinan dengan memberikan batas waktu pemberian izin. Jika izin tidak diberikan, maka dianggap sudah diberikan. Terakhir, instruksi presiden bagi semua pejabat, mulai dari setingkat menteri hingga kepala daerah di kabupaten/kota, agar mereka mengambil inisiatif supaya program pembangunan bisa berjalan lebih cepat.

Sofyan meyakini, melalui ketiga produk hukum itu, kekhawatiran para kepala daerah yang mengemuka selama ini bisa terselesaikan. Di dalam peraturan pemerintah tentang administrasi pemerintahan, misalnya, akan dijelaskan bentuk pelanggaran administrasi, tanpa masuk ke persoalan pidana. Pelanggaran administrasi akan diselesaikan dalam pengadilan administrasi oleh atasan pejabat yang bersangkutan, sekretaris jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, atau Badan Pemeriksa Keuangan.

“Kalau korupsi, harus dipidana alias tidak ada kompromi. Tetapi, jangan dicampuradukkan antara masalah administrasi dan korupsi,” ujar Sofyan. Sementara peraturan tersebut juga memberi pagar sekaligus tuntunan bagi penegak hukum untuk memilah antara persoalan administrasi dan yang bukan. Saat ini, rancangan ketiga produk hukum sudah disiapkan dan minggu depan akan dibahas di tingkat menteri sebelum diajukan kepada Presiden.

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda