SKPD Tidak Merangkap Pejabat Walikota/Bupati Lebih Bagus

KABARHUKUM-Medan | Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho meminta kepada setiap SKPD Pemprov yang ditunjuk sebagai Pejabat (Pj) Walikota/Bupati harus mampu bekerja maksimal di 2 posisi berbeda. Pernyataan itu disampaikan Gatot ketika disinggung mengenai akan berakhirnya masa bakti beberapa Kepala Daerah di Sumut yang hanya menunggu hitungan hari saja.

hhGatot mengatakan bahwa tugas sebagai Pejabat Sementara di Kabupaten/Kota merupakan tugas tambahan yang ia berikan kepada SKPD yang ditunjuk. Untuk itu, ia meminta kepada SKPD yang ditunjuk itu dapat bekerja paruh waktu tanpa harus meninggalkan tugas utamanya sebagai PNS di Pemprov Sumut.

Namun, ia menambahkan bahwa dirinya juga tidak mempermasalahkan jika nantinya SKPD yang ditunjuk tersebut melepaskan jabatannya di Pemprovsu untuk dapat fokus menjadi Pejabat Sementara di Kabupaten/Kota.

“Boleh saja dia rangkap jabatan, kan yang saya katakan bahwa, Pj.Walikota kah, Pj.Bupati kah, atau Pj. apapun namanya untuk rangka kekosongan jabatan menjelang Pilkada, itu hanya untuk tugas tambahan, kan namanya sementara. Makanya misalkan Polan itu SKPD A, kalau saya ingin percaya menjadikan dia Pj.Walikota A, maka yang harus dipastikan tugasnya di SKPD A itu tidak terbengkalai. Nah itulah yang terpenting,” jelasnya.

Lantas dirinya pun mengatakan seperti yang sudah dikatakannya bahwa yang bersangkutan bisa bekerja paruh waktu, dalam artian, karena Pj.Walikota/Bupati hanya sekedar jabatan tambahan. Sebab menurutnya, jabatan yang utamanya adalah SKPD yang bersangkutan tempat dimana PNS eselon itu ditempatkan.

“Seperti yang sudah saya katakan tadi, jabatan yang utamanya adalah SKPD yang bersangkutan. Kecuali yang bersangkutan mau meninggalkan SKPD-nya, maka itu lebih bagus lagi,” terangnya. (*)

———————–
Laporan: Dhabit Barkah Siregar

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda