Faisar Ananda: Ikuti Saja Dulu yang Ada, Sampai MUI dan Pemerintah Sepakat

KABARHUKUM-Medan | Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dijalankan pemerintah ternyata tidak sesuai syariah alias haram.

faisar
Dr. Faisar Ananda Arfa, Pengajar Filsafat Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut)

Adapun alasan MUI mengeluarkan Fatwa yang dirilis saat Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia V tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu adalah karena BPJS kesehatan yang ada sekarang itu belum ada yang syariah, masih konvensional semua.

Seperti yang dijelaskan Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin, bahwa Fatwa itu telah dikeluarkan dan menjadi keputusan Ijtima Ulama. Sehingga, menurutnya MUI mendorong supaya pemerintah segera merubah sistem BPJS Kesehatan syariah. Bahkan dia menggolongkan kondisi BPJS Kesehatan dalam kondisi darurat.
“Sesegera mungkin (bentuk yang syariah). Ya itulah, itu yang jadi darurat, karena wajib BPJS tapi sistemnya belum ada yang syariah,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Faisar Ananda Arfa, pengajar Filsafat Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) kepada KabarHukum mengatakan, bahwa Fatwa MUI tersebut sebenarnya dapat dimengerti dan dimaklumi, karena mereka menganggap BPJS Kesehatan yang ada sekarang masih sifatnya umum, mirip asuransi umum (konvensional-red) yang tidak mengakomodir nilai-nilai syariat Islam, lantas kemudian diharamkan.

“Saya kira BPJS itu mirip asuransi umum, makanya diharamkan dan mereka merekomendasikan agar pemerintah segera mendirikan BPJS Syariah,” ujarnya, Kamis (30/7/2015)

Selain itu, Faisar juga menangkap ada sinyalemen bahwa Fatwa MUI ini ada kaitannya dengan pertarungan kepentingan ekonomi, terutama bisnis asuransi.

“Inikan soal bisnis. Jadi patut diduga ada tarik menarik kepentingan antara pebisnis kubu sekularis dengan kubu syariah,” jelasnya

Adapun tentang implikasi Fatwa MUI tersebut terhadap peserta BPJS yang berasal dari ummat Islam yang kadung sudah mendaftar, Faisar menyarankan agar publik tenang dulu dan tak usah terlalu panik.

“Ikuti saja dulu apa yg ada, sampai MUI dan pemerintah sepakat,” pungkasnya.

————

Laporan: Maestro Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda