Said Aqil: Fatwa MUI itu Terkesan Terburu-buru

said
Ketua PBNU, Said Aqil Siraj

KABARHUKUM-Jakarta | Ketua PBNU, Said Aqil Siraj menilai, langkah MUI mengeluarkan Fatwa yang mengharamkan BPJS Kesehatan terkesan terburu-buru menyimpulkan. Ia mencontohkan, di negara Mesir, seorang mufti, sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Bahkan, tak jarang selama setahun, mereka hanya mengeluarkan tiga fatwa.

“Mereka (MUI-red) mudah sekali berfatwa. Mereka punya metode sendiri, setahun bisa 11 fatwa. Di Mesir, setahun tiga kali seorang mufti berfatwa,” ujar, Rabu (29/7/2015).

Meski demikian, ia tak menampik bahwa persoalan BPJS perlu dibahas aspek hukum keagamaannya. Sebab itu, dalam muktamar NU awal Agustus mendatang, poin tersebut termasuk dalam satu masalah yang akan diulas pada forum batsu matsail.

“Itu akan dibahas di muktamar, termasuk penenggelaman kapal juga,” sebutnya.

Seperti diketahui, komisi batsu akan membahas tiga persoalan pokok, diantaranya, masail waqi’iyah (kekinian) yang meliputi, hukum ingkar janji bagi pemerintahan, hukum asuransi BPJS, penggakaran/penenggelaman kapal asing yang melanggar hukum, pemakzulan pemimpin, advokat tinjauan fiqih, eksploitasi alam yang berlebihan, pemanfaatan sel punca, hukum alih fungsi lahan.

Selain itu ada juga Lalu Maudhuiyah (tematik), yang meliputi, Manhajul istinbath, khosois aswaja, pengampunan hukuman, keputusan hakim (kepastian dan keadilan), asas praduga tak bersalah, utang luar negeri, dan pasar bebas. Terakhir, pada isu-isu Qanuniyah (perundang-undangan) seperti, perlindungan umat beragama melalui undang-undang, pelaksanaan pendidikan agama di sekolah (PP No 55 Tahun 2007), pengelenggaraan pilkada murah dan berkualitas, SDA untuk kesejahteraan rakyat, memperpendek masa tunggu calon jamaah haji dan pengelolaan keuangan haji, perlindungan dan pencatatan pernikahan bagi TKI muslim dan muslimah di luar negeri, perbaikan pengelolaan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.

———–

Editor: Maestro Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda