Diskusi Dinamika Suku Kota Medan, Dzulmi Eldin Undang Pengamat Sosiologi UMSU

Dzulmi Eldin dan Shohibul Anshor Siregar (foto: roni jambak-kabarhukum.com)

KABARHUKUM-Medan | Dosen serta Pengamat Sosiologi UMSU, Shohibul Anshor Siregar, menghadiri undangan dari Tokoh Masyarakat Kota Medan Dzulmi Eldin di Warung Buk Noer Jalan Uskup Agung untuk menjadi pembicara dalam acara Coffee Morning. Mereka mendiskusikan dinamika suku–suku di Kota Medan dalam memillih calon kepala daerah pagi tadi, Jum’at (21/8/2015). Dzulmi tampak antusias menyimak paparan Shohibul.

Dzulmi Eldin dan Shohibul Anshor Siregar (foto: roni jambak-kabarhukum.com)
Dzulmi Eldin dan Shohibul Anshor Siregar (foto: roni jambak-kabarhukum.com)

“Untuk pemilihan kepala daerah di Kota Medan ini tak selalu didominasi oleh suatu kelompok suku saja. Saya tak perlu menjelaskan panjang lebar tentang suku–suku di Kota Medan, namun Pak Dzulmi dapat langsung berdikusi dengan perwakilan suku–suku di Medan yang telah hadir,”  kata Shohibul sambil menunjuk ke arah perwakilan suku dan LSM yang hadir.

Di antara perwakilan suku yang hadir, yaitu perwakilan dari Suku Jawa dalam hal ini Forum Komunikasi Warga Jawa (FKWJ) Kota Medan, Perwakilan Marga Sidauruk, perwakilan Angkola, Minang, Melayu dan beberapa LSM seperti LSM Perintis, Relawan Anak Negeri Kota Medan, LSM Education Social and Political, ‘nBASIS dan lain-lain.

Dalam diskusi itu, Eldin nampak menampung aspirasi dari kelompok suku yang ada di Kota Medan. Salah satu LSM mengeluhkan tentang pengurusan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dengan memungut biaya di Pemko Medan.

“Pada saat bapak menjadi Walikota mengapa masih ada kutipan biaya terhadap pengurusan Akta Kelahiran dan KK, sementera bapak mengatakan tak ada pungutan apapun untuk melengkapi administrasi kependudukan tersebut, “ ungkap salah seorang anggota LSM.

Eldin mengakui bahwa ada oknum pegawai di dinas tersebut yang sudah dipecat, namun ada juga yang masih bisa dibina karena alasan kemanusiaan. “Saya sudah sejak lama mendengar keluhan itu, sebelumnya saya sudah memecat beberapa orang di dinas tertentu karena persoalan pungutan liar tanpa saya publikasikan, namun ada juga yang bisa dipertahankan karena alasan kemanusiaan, “ jelasnya. Eldin juga menambahkan bahwa untuk merubah mental seorang pegawai pungli sangat sulit untuk diperbaiki. (*)


laporan: Roni Jambak

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda