KAMPUNG Rakyat Indonesia: Pilkada Serentak Kurang Sosialisasi !

KABARHUKUM – Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Anak Muda Pendukung (Kampung) Rakyat Indonesia menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang digelar di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015, masih kurang tersosialisasi ke seluruh penjuru masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah pinggiran.

Kampung Rakyat IndonesiaDemikian pernyataan yang disampaikan Presiden Kampung Rakyat Indonesia Taufik Abdillah, M.Kom.I di Jakarta usai melakukan roadshow kebeberapa daerah yang melaksanakan Pilkada di Indonesia.

Taufik mengatakan, saat dirinya melakukan dialog langsung kepada masyarakat Masih banyak ditemukan masyarakat indonesia di daerah-daerah yang tidak mengetahui jelas pelaksanaan Pilkada yang akan digelar di daerahnya.

“Jika ini terus berlanjut maka kita khawatir angka golput akan semakin meningkat,” ujarnya kepada kabarhukum.com, Kamis (20/8/2015)

Selanjutnya, di tempat terpisah Ketua DPW Kampung Rakyat Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Himawan S.Pd. mengatakan bahwa hampir seluruh daerah di Sumatera Utara terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran, terutama oleh calon incumbent, karena sampai saat ini masih menggunakan fasilitas negara dalam melakukan sosialisasi, mulai dari alat peraga sampai jalur komunikasi ke tingkat kepala lingkungan/desa.

“Apalagi ada yang melibatkan oknum PNS sebagai Team Sukses,” tandasnya

Untuk itu, kata Himawan, pihaknya berharap kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Panwaslu Kabupaten/Kota agar memberikan Sanksi terhadap calon Walikota / Bupati tersebut,

“Karena itu jelas telah melanggar Undang-Undang. Sehingga nantinya dapat terwujud proses Demokrasi yang baik dan transparan di Sumatera Utara,” pungkasnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda