Korupsi RSUD Perdagangan, Jaksa Sebut Wan Kek Paling Berperan

Direktur CV Bina Husada, Ali Soemitro alias Wan Kek di PN Tipikor Medan (Foto : d-one)

KABARHUKUM-Medan | Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendri Sipahutar di Pengadilan Tipikor Medan menyatakan Direktur CV Bina Husada, Ali Soemitro alias Wan Kek telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 3,3 miliar. Selaku rekanan pengadaan alat kesehatan (Alkes) dengan anggaran Rp 5 miliar dari APBN-P tahun 2012 di RSUD Perdagangan, Simalungun, Wan Kek tidak sendiri .

Direktur CV Bina Husada,  Ali Soemitro alias Wan Kek di PN Tipikor Medan (Foto : d-one)
Direktur CV Bina Husada, Ali Soemitro alias Wan Kek di PN Tipikor Medan (Foto : d-one)

Wan Kek diduga korupsi bersama-sama Direktur RSUD Perdangan Drg Amrianto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jon Elyas Sentosa Saragih, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ramli Sagala dan Direktur CV Global Sukses, Andrianto.

Mereka terjerat kasus korupsi karena diindikasikan melakukan kecurangan dengan menggelembungkan harga-harga dalam rencana biaya belanja pada pengadaan alkes. Wan Kek dinyatakan paling berperan melakukan monopoli untuk membeli merek tertentu, meski merek tersebut tak sesuai dengan spesifikasi.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Marsudin Nainggolan, jaksa menerangkan bahwa Wan Kek juga ikut sebagai peserta lelang menggunakan perusahaan PT Buana Husada Alkesindo. Di mana dalam perusahaan itu dia menjabat sebagai Wakil Direktur. Bahkan ia juga bisa mengatur pemenang tender dalam proyek tersebut.

Usai sidang, Wan Kek melalui kuasa hukumnya, Yunus kepada wartawan mengatakan dakwaan jaksa tersebut mengacau tidak berdasar dan menyatakan akan membongkar kebenarannya pada sidang-sidang selanjutnya.(*)


Editor : Ki Andang

ARTIKEL TERKAIT

One Thought to “Korupsi RSUD Perdagangan, Jaksa Sebut Wan Kek Paling Berperan”

  1. […] Wan Kek dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Namun, vonis tersebut lebih ringan dibandingka tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Hendri Sipahutar yang menuntut agar ia dihukum 8 tahun dan 6 bulan penjara. Juga denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti (UP) Rp 2,4 miliar subsider 4 tahun dan 3 bulan kurungan. (Baca: Korupsi RSUD Perdagangan, Jaksa Sebut Wan Kek Paling Berperan) […]

Komentar Anda