Listrik Tak Terpasang, Gedung di Asrama Haji Medan Tak Bisa Dipakai

Jemaah Haji Sumut 2015. (foto: dhabit barkah siregar-kabarhukum.com)

KABARHUKUM-Medan | Pasokan listrik untuk fasilitas penerangan Asrama Haji Medan (AHM) belum juga terpasang. Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan, hal ini menjadi temuan dan segera melakukan penelusuran atas persoalan pasokan listrik untuk pasilitas gedung revitalisasi di AHM.

Jemaah Haji Sumut 20015. (foto: dhabit barkah siregar-kabarhukum.com)
Jemaah Haji Sumut 20015. (foto: dhabit barkah siregar-kabarhukum.com)

“Di DPR RI kami berjanji mencoba menelusuri persoalan ini. Sehingga, untuk kepentingan mendesak, itu betul-betul disediakan pemerintah,” tegas
Saleh saat dimintai tanggapannya terkait belum dimanfaatkannya gedung revitalisasi AHM, usai pelepasan pemberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Medan, Jumat (21/8/2015) kemarin

Disinggung ungkapan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kemenag Provsu) sudah dapat digunakan pada tahun 2015 ini, Saleh sangat menyayangkan dengan terbengkalainya bangunan tempat penginapan jemaah calhaj yang sama setarap hotel bintang lima itu.

Dia sangat menyayangkan, jika bangunan yang menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 melalui penempatan dana haji dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN atau sukuk) itu tidak bisa dimanfaatkan.

“Kita (DPR, red) akan mendesak pemerintah, agar PLN memasok arus listrik untuk gedung revitalisasi. Ini harus bisa. Komisi VIII mencoba membantu untuk itu. Sayang sekali gedungnya tidak dipakai karena persoalan listrik,” ungkapnya sambil menegaskan, apapun alasannya pasokan listrik untuk bangunan itu harus di sediakan, karena itu untuk umat.

Sebagaimana diketahui,pemerintah melalui Kementerian Agama gunakan utang Rp 200 miliar untuk merevitalisasi  asrama haji di empat kota besar yakni Jakarta, Medan, Padang dan Balikpapan. Adapun nilai pembiayaan revitalisasi sebesar Rp 200 miliar berasal dari pendanaan APBN 2014 melalui penempatan dana haji dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN atau sukuk).

Kebijakan penempatan dana haji dalam SBSN sebenarnya telah dilakukan sejak 2009. Saat itu outstanding dana haji mencapai Rp 30 triliun. Saat ini outstanding dana haji dari BPIH sebesar Rp 64 triliun, ditambah dengan dana DAU sebesar Rp 2,4 triliun. Sehingga total dana haji hampir mencapai Rp 67 triliun.

Ke depan, lanjutnya, rencana pembiayaan proyek Kementerian Agama melalui sukuk proyek (SBSN PBS) pada 2015 akan mengembangkan 15 asrama haji dan pusat keuangan haji. Total nilai proyek itu mencapai Rp 1 triliun. (*)


laporan: Draza Putra

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda