Ini Dia Kronologis Dicopotnya Yunus dari Jabatan Kabag Orta Pemko Medan

KABARHUKUM-Medan | Pihak Inspektorat Kota Medan menegaskan pencopotan Muhammad Yunus SSTP dari jabatan Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Orta) Pemko Medan sudah sesuai prosedur dan demi menegakkan amanat PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Amri
Amri, Anggota Tim Auditor Inspektoran Pemko Medan.

Demikian disampaikan Amri anggota Tim Auditor Inspektorat Pemko Medan di Balai Kota medan,  Selasa (25/8/2015).

Kepada kabarhukum.com secara gamblang Amri memaparkan kronologis proses pencopotan tersebut. Menurut Amri, sejak pihaknya menangani persoalan ini mereka telah mendatangi kantor Kabag Orta. Saat itu Tim Inspektorat diterima oleh Kasubag dan bendahara.

” Kami menanyakan kepada mereka, mengapa Kabag gak masuk kantor ? Mereka menjawab tidak tahu,” ujar Amri.

Lalu karena tidak bisa bertemu langsung dengan Kabag, kami menitip pesan agar staf Orta segera menghubungi pimpinannya. Namun, lagi-lagi usaha itu tak berhasil. Pihak Inspektorat tak kunjung bisa bertemu dengan Kabag.

Selanjutnya, kata Amri, karena permintaan mereka untuk bertemu Kabag tidak tanggapi, maka pihaknya memutuskan mengcross-check langsung  ke Badan kepegawaian Daerah (BKD).

“Kami sengaja mendatangi BKD, karena khusus untuk Balai Kota finger-print pegawai itu terpusat di sana. Dari print-out data yang ada di BKD kita akan mengetahui laporan tentang absensi PNS, apakah tepat waktu, terlambat masuk atau duluan pulang, disitu tertera semua,” jelasnya.

Amri mengatakan, saat menerima print-out absensi Kabag yang dikeluarkan Bidang Disiplin BKD pihaknya terkejut, karena terhitung dari tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 6 Maret 2015 ternyata tak ada laporan finger-print.

” Terhitung 45 hari finger-print putih bersih, tak ada laporan,” tegasnya.

Jadi, lajut Amri, karena prihal tersebut pihaknya mencoba lagi ngomong dengan staf Orta untuk menghubungi Kabag Orta agar menemui inspektorat sebagai lembaga pengawasan pegawai.

“Sebenarnya kami tak mau juga pegawai kami bermasalah, apalagi dia (Kabag-red) seorang pimpinan. pimpinan itu kan semestinya harus jadi pengayom dan tauladan bagi bawahannya,” kata Amri.

Anehnya lagi,  ketika pihak inspektorat menanyakan  soal kegiatan kedinasan Orta selama ini, staf orta mengatakan bahwa berkas-berkas yang akan dan sudah ditandatangani Kabag dibawa oleh “seseorang”.

” Jadi orang itulah yang membawa berkas-berkas yang akan dan sudah ditandatangani atas perintah Kabag. Namun kami tak tau apakah seseorang itu statusnya PNS atau bukan,” ungkapnya.

Karena lagi-lagi tak ada tanggapan dari Kabag, lanjut Amri, pihaknya kembali untuk sekian kalinya berusaha memanggil yang bersangkutan, dan tujuannya hanya untuk menanyakan apa penyebab dia tidak masuk kantor.

“Pemanggilan kami lakukan lewat stafnya, tapi kami tak tau apakah diteruskan atau tidak,” katanya.

Lantas, kata Amri, selanjutnya pihak inspektorat mengambil langkah lebih lanjut, yakni memeriksa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2014. Dan diketahui, Muhammad Yunus SSTP diangkat sebagai Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Orta) Pemko Medan November 2014.

“Jadi, ketika kami periksa LHP tahun sebelumnya, sebelum dia dilantik jadi Kabag, ternyata yang bersangkutan sudah memiliki persoalan dengan absensi. Memang menjelang pelantikan dia ada masuk,” jelasnya.

Tentunya, kata Amri,  hal ini tak bisa lagi ditutupi pihaknya. Amri mengatakan, Data dari LHP itu mereka paparkan apa adanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan dengan terpaksa untuk menegakkan peraturan, pihak inspektorat membuat LHP yang menjelaskan Kabag Orta tidak masuk kantor selama 45 hari.

Kemudian berdasarkan LHP keluar surat dari kepala BKD tentang disiplin pegawai negeri. Lalu tak lama kemudian terbitlah surat dari Walikota yang menginstruksikan untuk dilakukan “pemeriksaan khusus” terhadap Kabag Orta.

Maka, kata Amri, menindaklanjuti surat perintah dari walikota tersebut pihaknya mendatangi kantor bagian Orta dan diterima oleh Kasubag dan staf lain.

“Saat itu kami minta Kasubag untuk dapat menghadirkan Kabag dalam rangka untuk melaksanakan pemeriksaan khusus seuai instruksi Walikota. Syukurnya Kabag menyanggupi untuk hadir. Namun dia meminta waktu sela 3 hari, karena dia ingin menjumpai inspektur terlebih dahul. Waktu itu permintaanya kami terima dengan satu syarat kami akan melayangkan surat resmi pemanggilan. Tapi dia bilang gak usah, saya pasti datang, ” ungkap Amri.

Namun setelah tiga hari, ternyata Yunus tidak juga hadir menjumpai pihaknya. Berpedoman pada peraturan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, maka terjadilah pencopotan jabatan tersebut dan itu sudah dilakukan sesuai prosedur. (*)


Editor: Maestro Sihaloho

 

 

 

 

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda