Soal Bansos, Siang Ini Gatot Diperiksa Kejagung di KPK

Gatot Pujo Nugroho ketika ditemui usai shalat di Masjid Agung Medan (foto: dhabit-kabarhukum)

KABARHUKUM-Jakarta | Setelah sempat “bersitegang” dengan pihak Kejaksaan Agung apakah jadi diperiksa atau tidak, Gatot agaknya luluh juga. Tadi pagi sekitar pukul 11.00 WIB, Gatot tampak tiba di kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan oleh Kejagung soal korupsi dana bantuan sosial (bansos). Gatot sebelumnya ditahan oleh KPK di rumah tahanan Cipinang, Jakarta. Kejagung sendiri mengusut penyelewengan kasus bansos yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2011, 2012, dan 2013.

Gatot Pujo Nugroho ketika ditemui usai shalat di Masjid Agung Medan (foto: dhabit-kabarhukum)
Gatot Pujo Nugroho ketika ditemui usai shalat di Masjid Agung Medan (foto: dhabit-kabarhukum)

Ketua Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyidik perkara Bansos Sumut, Victor Antonius menyebut bahwa pemeriksaan akan jadi dilakukan siang ini. “Nanti siang,” kata Victor saat dikonfirmasi.

Pihak KPK pun membenarkan bahwa Gubernur Gatot akan menjalani pemeriksaan kasus Bansos oleh Kejagung. KPK hanya menyediakan tempat pemeriksaan karena Gatot saat ini berstatus sebagai tahanan KPK. “Gatot diperiksa untuk kejaksaan,” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati.

Sementara itu di sisi lain, pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menilai, bau politis dalam kasus Gatot tidak terelakkan. Hal ini terkait dengan posisi Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan Jaksa Agung M Prasetyo, yang sama-sama berasal dari Partai NasDem.

“Jadi, kalau betul-betul gubernur dan wakil gubernur sudah konflik, dan fakta bahwa wakil gubernur adalah NasDem, maka sulit bagi kita untuk tidak khawatir ada kepentingan politis seperti yang dirasakan Gatot,” ujar Margarito Kamis.

Menurut dia, untuk mengakhiri prasangka adanya kepentingan politik itu, Kejaksaan Agung harus rela menyerahkan penanganan kasus bansos Pemprov Sumut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jaksa Agung harus melimpahkan ke KPK,” ujar Margarito.

Dikatakan lagi, kalau memang ada kepentingan politik, maka kejaksaan agung sudah tidak perlu ngotot lagi untuk menangani kasus bansos. “Toh andaikata, andaikata ada situasi politik, itu sudah tercapai. Gubernur sudah menjadi tersangka, mau apa lagi?” kata Margarito. (*)


sumber: detik-jpnn

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda