Ini Alasan Terjadinya Upaya Hukum Banding

KABARHUKUM | Secara formal banding adalah upaya yang tersedia bagi pihak-pihak  berkepentingan agar putusan peradilan tingkat pertama diperiksa kembali dalam peradilan tingkat banding.

ilustrasi
ilustrasi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHAP, upaya hukum banding merupakan hak dari pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini M Yahya Harahap mengungkap secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah:

1. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.
2. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.
3. Pengawasan Terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Dari maksud dan tujuan seperti itu, maka dalam menggunakan hak banding banding itu harus disertai dengan alasan-alasan permintaan banding. Namun memang, KUHAP tidak menyebutkan apa saja alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai alasan untuk membanding putusan pengadilan tingkat pertama.

Meski demikian, biasanya pihak-pihak yang melakukan upaya banding membuat memori banding yang menguraikan hal-hal keberatannya atas pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama. Satu hal yang perlu dicatatat, bahwa memeori banding dari pemohon banding tidak bersifat wajib sebagaimanana adanya memori kasasi dalam upaya hukum kasasi.

Penuntut umum atau terdakwa melalui penasehat hukumnya biasanya mengajukan sejumlah keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama dengan menuangkannya dalam memori banding . Dimana materi dari memori banding tersebut tidak ada suatu ketentuan yang menentukan format dan sistimatikanya seperti apa.

Namun kecenderungannnya, sebuah memori banding berisikan:
1. Alasan-alasan keberatan secara umum;
2. Alasan-alasan yang diuraikan sedemikian rupa dan terperinci dengan merujuk pertimbangan-pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama yang tidak disetujui;
3. Mengajukan alasan-alasan atas putusan pengadilan tingkat pertama terhadap hal tertentu saja, misalnya adanya alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yang mengadili perkara dimaksud atau bisa juga alasan-alasan tertentu lainnya seperti penolakan atas alat bukti yang diajukan terdakwa dan lain sebagainya yang dirasa sebagai hal yang tidak puas oleh pihak yang berperkara.

Dengan adanya upaya banding yang diajukan oleh satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara, maka suatu perkara bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap.

Disisi lain putusan pengadilan tingkat pertama menjadi mentah dan bisa ditetapkan lain oleh pengadilan tingkat banding. Wewenang pengadilan tingkat banding sama luasnya dengan wewenang pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama. Ini dikarenakan KUHAP tidak memberikan batasan sehingga upaya hukum banding dapat dilakukan tentang hal apa saja.(*)


editor: Ki Andang
sumber: boyyendratamin

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda