Ini Aturan Hukum Prosedur Penangkapan dan Penahanan Tersangka

KABARHUKUM | Belakangan kita sering melihat adanya protes bahkan upaya praperadilan yang dilakukan tersangka maupun keluarganya karena ditangkap penyidik/penyidik pembantu. Tidak terimanya mereka atas penangkapan itu bisa dikarenakan prosedurnya dan bisa pula karena alasan lain seperti tidak mengerti mengapa seseorang itu ditangkap. Sesuai KUHAP, penangkapan memang kewenangan yang diberikan kepada penyidik/penyidik pembantu terkait dengan penyelidikan/penyidikan suatu tindak pidana.



Dalam Pasal 1 angka KUHAP yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Artinya seseorang baru bisa ditangkap apabila diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jika dikaitkan dengan pengertian penangkapan (Pasal 1 angka 20KUHAP), maka seseorang baru bisa ditangkap apabila sudah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa terlebih dahulu. Dalam konteks ini, secara hukum keliru jika terhadap seseorang dilakukan penangkapan sementara seseorang itu belum berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

Suatu penangkapan tidak bisa dilakukan sembarang, tetapi setidaknya dengan alasan sebagaimana tersirat dalam Pasal 17 KUHAP.  Sebagaimana dikemukakan M. Yaya Harahap, pertama karena diduga keras melakukan tindak pidana dan kedua karena dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Sebab itu penangkapan bukanlah tindakan tiba-tiba, melainkan sudah didahului oleh suatu proses penyelidikan/penyidikan. Karena pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Atas penangkapan yang dilakukan, tembusan surat perintah penangkapan harus dioberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Berbeda dengan penangkapan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana yang tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap berserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Dengan memahami maksud dan tujuan penangkapan sebagaimana dikemukakan di atas, maka antara penangkapan dan penahanan haruslah dibedakan. Suatu penangkapan yang dilakukan bisa di ikuti dengan proses penahanan dan bisa juga tidak. Meskipun pada penangkapan kepada sitertangkap terjadi pengekangan kebebasannya, tetapi hal itu hanya dalam jangka waktu untuk paling lama satu hari (24 jam).

Jika penyidik/penyidik pembantu dalam jangka waktu satu hari, jika tidak memerlukan lagi keterangan dari tersangka atau terdakwa, atau tidak menemukan alat bukti yang cukup, maka si tertangkap harus dibebaskan. Sebaliknya, penyidik/penyidik pembantu telah memiliki dua alat bukti yang cukup dan untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan, terhadap sitertangkap dapat ditindaklanjuti dengan proses penahanan.

Dengan demikian terlihat perbedaan antara penangkapan dan penahanan. Penahanan bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu disertai proses penangkapan, sedangkapan penangkapan bisa berlanjut dengan penahanan atau tidak.

Berdasarkan Pasal 1 KUHAP yang dimaksudkan dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara sebagaimana diatur dalam KUHAP baik mengenai lamanya penahanan pada setiap tahap proses penyidikan, penuntutan suatu perkara pidana.(*)


Sumber: boyyendratamin

ARTIKEL TERKAIT

2 Thoughts to “Ini Aturan Hukum Prosedur Penangkapan dan Penahanan Tersangka”

  1. selestinus wanar

    banyak sekali proses penangkapan yang saya amati selama ini, yang tidak sesuai dengan prosedurnya dan bahkan menurut saya juga itu merupakan sebagai tindakan pemberontakan. contoh dua orang bersaudara, salah satu dari kedua ini sebagai tersangka.. terus yang menjadi tersangka ini belum didapat pihak tertentu, tetapi lantas tindakan dari pihak berwajib menyiksa saudaranya yang notabene bukan tersangka.

  2. satria

    Cerita nyata.
    Adik saya,pulang mengantar pacar nya,d dpn gang,sudah ada polisi yg menunggu..
    Tdak banyak tanya,langsung d pukul dengan pistol,dan d borgol,lalu,d pukuli lagi,seperti binatang…
    Stelah itu,mata d tutup,dan d bawa entah kmna,lalu d tembak kaki kiri dan kanan…
    Dan sampai saat ini,(7 hari)blm ada pemberitahuan k keluarga/RT..
    Sya dpt info dri adik sya/yang d tuduh.
    Apa pendapat kalian,apa kah,ada petunjuk..terima kasih..

Komentar Anda