Soal Iklan Kampanye Pilkada, Panwaslu Medan: Bila Menyimpang, Aparat Hukum Turun

KABARHUKUM-Medan | Sosialisasi kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan, masih penuh pertanyaan. Kemarin Rabu (26/8/2015), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan, menyatakan, iklan kampanye pilkada sepenuhnya menjadi hak KPU berdasarkan aturan perundang-undangan. Namun sayangnya, KPU sendiri hingga kini belum menjelaskan bagaimana mekanisme penunjukan media dan besaran anggaran yang digunakan oleh KPU Medan dalam iklan kampanye itu. Padahal, dana iklan kampenye pasangan calon itu merupakan anggaran negara yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Medan.

M. Uliansyah Nasution. (foto: facebook)
M. Uliansyah Nasution. (foto: facebook)

Soal ini, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu) Kota Medan, menyatakan, sesuai aturan yang mereka miliki, mereka tidak bisa mengawasi teknis kerja KPU Medan. “Soal sosialisasi kampanye, mekanisme dan anggaran, bukan ranah kami. Tapi kalau soal materi kampanye, iya,” kata M Uliansyah Nasution SAg, Divisi Umum dan SDM Panwaslu Medan, kepada kabarhukum.com, Kamis (27/8/2015).

Menurut Uli, kalaupun nantinya terjadi penyimpangan mekanisme ataupun penggunaan anggaran, maka aparat hukum yang langsung turun melakukan penyidikan dan penindakan. “Kalau soal anggaran, bila menyimpang ya, itu aparat yang turun,” tegas Uli.

Uli mengakui, pada sosialisasi KPU Rabu (26/8/2015) kemarin, KPU sudah menyinggung soal sosialisasi dan iklan kampanye. “Waktu itu dijelaskan soal percetakannya ada di Medan dan Bandung. Namun, soal mekanisme dan anggaran belum ada dijelaskan oleh KPU,” kata Uli lagi.

Dia mengungkapkan, Peraturan KPU (PKPU) No. 7 tahun 2015 merupakan aturan yang di dalamnya memang mengatur hak dan tanggungjawab KPU di antaranya soal sosialisasi kampanye. “Namun, ya, PKPU itu tidak menjelaskan soal aturan berapa jumlah media yang digunakan untuk sosialisasi,” tambah Uli. “Kalau kami jelas, panwaslu mengawasi teknik pemasangan iklan pasangan calon, desain, perubahan-perubahan desain dan seterusnya.”

Sebelumnya, pada Rabu (26/8/2015) sore kemarin, Ketua KPU Medan, Yenni Khairiah Rambe mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi kedua pasangan calon mengenai aturan kampanye. Adapun aturan kampanye melalui media cetak, tv maupun elektronik semuanya menjadi kewenangan KPU untuk mengajukan iklan tersebut ke media yang akan menjadi wadah kampanye.

“Iklan kampanye melalui media cetak maupun elektronik itu ‘kan kewenangannya KPU. Jadi kalau ada calon yang melakukan iklan di luar ketentuannya, itu bisa dikenakan sanksi. Kalau dia nanti sudah melebihi 1×24 jam memasang iklan di media cetak maupun elektronik, itu bisa dikenakan sanksi pembatalan calon,” ungkap Yenni di Lantai II Gedung KPU Medan di Jl Kejaksaan No 37, Medan, Rabu (26/8/2015) sore.

Namun, dirinya belum bisa mengungkap dan sempat berkilah soal jumlah anggaran pemasangan iklan kampanye. “Enggak, enggak ingat saya. Kalau ditanya satu-satu itemnya saya enggak ingat. Karena itu ‘kan besar jumlahnya, seperti pencetakan alat peraga kampanye, kemudian bahan kampanye itu ‘kan harus melalui lelang,” tandasnya. (*)


laporan: Dhabit Barkah Siregar
Editor: Nirwan SP

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda