Ini Cara Sertifikatkan BPN Tanah Rumah Sendiri

KABARHUKUM | Hingga saat ini masih banyak rumah masyarakat dengan tanah yang kepemilikannya masih berdasarkan SK Camat atau lainnya. Keinginan untuk memiliki surat tanah sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pastinya diinginkan semua orang. Namun karena tidak mengerti bahkan malas tahu tentang apa syarat dan bagaimana prosedurnya mendaftarkan tanah tersebut, banyak orang menggunakan jasa orang lain.Padahal biaya dengan mengurus sendiri jauh lebih murah dari pada minta bantuan orang lain.

ilustrasi
ilustrasi

Maka bagi kita yang ingin mendaftarkan tanahnya sendiri ini supaya lebih irit, ini persyaratan umum yang harus dipenuhi:
a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
Surat Kuasa apabila dikuasakan
b. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
c. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
d. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
e. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
f. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan.

Setelah segala persyaratan dipenuhi disampaikan ke kantor Pertanahan dimana lokasi tanah bersangkutan berlokasi. Disamping itu dalam formulir permohonan harus dimuat:

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Untuk tenggang waktu yang diperlukan dalam permohonan ini adalah 38 hari bagi tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan juga tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2. Lalu untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian lebih dari 2.000 m2 – 5.000 m2, berproses selama 57 hari. Sedangkan yang terlama bagi tanah non pertanian, bisa memakan waktu hingga 97 hari atau 3 bulan lebih.

Dimana catatan untuk tenggang waktu itu, tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK dan tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen maupun sebaliknya.(*)


Editor: Ki Andang
Sumber: boyyendratamin/bpn

 

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda