Ini Dia Syarat Bagi Badan Hukum Daftarkan Hak Kepemilikan Tanahnya

KABARHUKUM | Bagi kita perseorangan maupun badan hukum yang ingin mendapatkan pengakuan hak atas sebidang tanah harus mengajukan permohonan ke badan/kantor Pertanahan setempat. Untuk pengajuan itu tentunya ada sejumlah persyaratan yang sudah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UU No 5 Tahun 1960.

ilustrasi
ilustrasi

Namun untuk badan hukum, persyaratan dan proses pendaftaran hak atas tanah tentunya berbeda dengan perseorangan. Nah, bila badan usaha itu ingin mendaftarkan hak atas tanah lahan perkebunan, maka ini dia yang harus dipenuhi:

Pertama siapkan Formulir permohonan yang sudah kita isi dan ditandatangani di atas materai cukup, serta
Surat Kuasa apabila dikuasakan. Jangan lupa siapkan juga Fotocopy identitas (KTP) kita atau kuasa apabila dikuasakan dan juga berkas Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum serta foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.

Selain yang tertulis diatas, bukti perolehan tanah/Alas Hak dan SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional juga harus dilampirkan. Terakhir, adanya surat ijin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional serta melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan. Lebih singkatnya formulir permohonan adalah memuat identitas diri, luas dan letak penggunaan tanah yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

Untuk lamanya waktu proses keluarnya surat tanah dari badadan pertanahan tersebut, tergantung tipe tanah dan luasnya. Seperti untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2 maka waktu tunggunya selama 38 hari. Lalu untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 – 5.000 m2, waktunya 57 hari. Sedangkan yang terlama atau 97 hari lamanya adalah untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m2.

Untuk soal waktu itu adalah tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK juga tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya. Sementara untuk masalah biaya dari semua proses itu dapat ditanyakan langsung ke kantor pertanahan setempat.(*)


Editor: Ki Andang
Sumber: boyyendratamin

 

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda