Capim KPK, dari 19 Cuma 7 yang Bersih

KABARHUKUM-Jakarta | Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi membeberkan dari 19 calon pimpinan KPK hanya tujuh yang bersih.

capim KPK
Ilustrasi seleksi capim KPK (kompas)

Dari pantauan koalisi yang terdiri dari beberapa badan independen ini, selama wawancara calon pemimpin KPK oleh panitia seleksi maka didapat beberapa fakta, seperti ada calon yang tidak melaporkan hasil kekayaannya kepada KPK. Kemudian ditemukan juga bahwa ada calon pemimpin KPK yang punya pelanggaran administrasi.

“Hanya tujuh yang minim dari catatan hitam, yang satu 60 persen bersih – 40 persen tidak, dan 11 sisanya memiliki catatan yang tidak baik,” kata Koordinator Bantuan Hukum YBLHI Julius Ibrani, Jumat (28/8).

Hal lain yang juga ditemukan, kata Julius, misalnya administrasi kependudukannya diurusi oleh pungli, bukan diurus sendiri. Hal ini kami sampaikan ke panitia seleksi.

“Ada juga calon yang terbukti punya keengganan untuk menyelesaikan masalah korupsi yang terjadi di institusinya sendiri,” ujarnya.

Bukan hanya itu, Julius mengatakan ada juga calon yang pernah menjadi tim sukses untuk capres periode 2014-2019.

“Bahkan, lucunya ada calon yang lupa jumlah harta kekayaannya berapa,” ungkapnya

Selain itu, lanjut Julius, ada juga calon mempunyai catatan buruk, memaksa bawahannya untuk melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan prosedur tender atau kontrak dengan pihak swasta.Kemudian ada juga calon yang memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan dan telah disorot oleh PPATK.

Catatan berikutnya yang dihimpun mereka adalah ada calon yang tidak mengerti alasan KPK didirikan.

“Ada juga yang tidak memiliki kompetensi dalam pemberantasan korupsi tapi ngaku sarjana hukum, tapi dia tidak mengerti mekanisme penegakan hukum,” katanya

Bahkan, ada calon yang mengatakan KPK tidak berhak memiliki penyidik independen, padahal Undang-Undang KPK telah menjamin agar KPK dapat memiliki penyidik sendiri.

Terakhir, ada calon yang menerima bantuan korporasi yang bergerak dibidang eksploitasi sumber daya alam.

“Begitu banyak catatan yang kami sorot dan kami serahkan kepada pansel KPK agar calon yang dengan catatan tersebut tidak diloloskan dan diserahkan namanya kepada presiden,” pungkasnya. (*)


Editor: Maestro Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda