Ini Kewajiban Pemilik Rumah Dengan Sertifikat HGB

KABARHUKUM | Bagi anda yang memiliki rumah atau bangunan yang suratnya berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), sesuai ketentuan Pasal 30 PP340/1996, harus mengetahui apa saja kewajibannya. Diketahui ada tiga tipe jenis tanah yang bisa memperoleh HGB yaitu tanah negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik.

ilustrasi
ilustrasi

Pada HGB untuk tipe kedua, pemberiannya berdasarkan keputusan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan tipe ketiga, HGB didapat melalui pemberian pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Nah, kewajiban pertama yang dilakukan pemilik HGB adalah membayar uang pemasukan sesuai keputusan pemberian haknya dan menggunakannya sesuai dengan peruntukan sesuai perjanjian. Lalu, memelihara dengan baik tanah dan bangunan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup disekitarnya. Kemudian kewajiban lainnya yakni menyerahkan kembali tanah yang diberikan besrta HGB kepada negara, sesudah hak guna bangunan itu dihapus. Selanjutnya, sertifikat HGB yang telah hapus diserahkan pada Kepala Kantor Pertanahan.

Sementara, bagi pemegang HGB yang letak tanahnya menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, yang bersangkutan diwajibkan juga untuk memberikan jalan ke luar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung.

Untuk diketahui, HGB yang berasal dari tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, HGB tersebut dapat diperbarui.

Hak guna bangunan diatur dalam Pasal 35 – 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pengaturan lebih lanjut mengenai hak guna bangunan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (selanjutnya disebut PP 40/1996). Pasal 35 ayat (1) UUPA menerangkan pengertian hak guna bangunan sebagai hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu.(*)


editor: ki andang
sumber: jurnalhukum

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda