Yoesri Isfa: Pilkada Serentak Tahun ini Belum Mencerminkan Prinsip Penghematan Anggaran

KABARHUKUM – Medan | Pengamat Pemilu Sumatera Utara Mohammad Yoesri Isfa mengatakan Pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun ini sepertinya belum mencerminkan prinsip penghematan anggaran, mengingat angaran pilkada di masing-masing kab/kota di Sumut justeru cenderung meningkat.

Yoesri Isfa
Yoesri Isfa

“Peningkatannya antara 50 hingga 80 % dibandingkan anggaran pilkada sebelumnya,” ujar dosen FISIP UMSU ini kepada kabarhukum.com, Minggu (30/8/2015).

Oleh sebab itu,  Yoesri khawatir pilkada serentak 9 Desember nanti, termasuk di Sumut,  berpotensi menimbulkan gesekan di akar rumput.

Pasalnya, kata Yoesri, masih  banyak petahana  (incumbent) yang kembali maju mencalonkan diri,  sekalipun telah mundur sebagai kepala daerah pasca ditetapkan oleh KPUD, namun masih berpeluang melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dengan memanfaatkan struktur kekuasaan pemerintah daerah.

“Termasuk penyelenggara pemilu luar komisioner yaitu sekretariat mulai tingkat Kpu/Panwas Kab/kota sampai dengan sekretariat PPS /Panwaslih di tingkat desa dan kelurahan yang jumlah dan pengaruhnya justeru disinyalir sangat menguntungkan/dimungkinkan berpihak kepada incumben, begitu juga fasilitas lain,” tandasnya.

Menurut Yosri, kekhawatiran tersebut cukup logis dan beralasan, mengingat sekretariat KPUD/Panwaslih Kab/Kota sampai dengan sekretariat PPS/Panwaslih desa/kelurahan terdiri dari PNS dan perangkat desa/kelurahan yang nota-bene sedikit banyaknya  berada dibawah pengaruh hegemoni politik pimpinan daerah petahana. (*)


Laporan: Maestro Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda