Ambil Alih KPU Labusel, KPU Sumut Dituding Sewenang-wenang

KABARHUKUM-Medan | Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumut, mulai memanas. Siang tadi, mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI) menggelar aksi unjukrasa di kantor KPU Sumut, Senin (31/8/2015). Mereka menuding KPU Sumut telah sewenang-wenang dalam pambilalihan KPU Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Kantor KPU Sumut (foto: kpud-sumutprov)
Kantor KPU Sumut
(foto: kpud-sumutprov)

Pengambilalihan disinyalir pengunjukrasa, untuk meloloskan pasangan Usman-Arwi Winata, yang sempat terancam pencalonannya karena bantahan dukungan Golkar atas paslon Bupati/Wakil Bupati Labusel 2015-2020. “Apa kesalahan KPU Labusel? Kenapa pengambilalihan ini dilakukan pada masa penetapan,” kata Abdul Razak Nasution, pada Senin (31/8/2015).

Mereka menduga, pengambilalihan KPU Labusel oleh KPU Sumut dalam tahapan penetapan paslon Bupati/Wakil Bupati Labusel 24 Agustus lalu ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu dan disinyalir transaksional. “Indikasinya kuat. Kami menduga pengambilalihan ini ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu agar pasangan Usman-Arwi diloloskan,” tegasnya.

Persoalan ini bermula dari kecurigaan KPU Labusel atas dokumen dukungan Golkar Munas Ancol pada paslon Usman-Arwi yang sudah diterima pendaftarannya. Kecurigaan ini oleh beberapa sebab seperti penomoran SK baru dilakukan saat mendaftar dan lain-lain. Dari situ, KPU Labusel berinisiatif melakukan klarifikasi ke Golkar.

Hasilnya mengejutkan. Golkar membantah dukungan terhadap paslon ini. Inisiatif ini dinilai KPU Sumut langkah yang tidak tepat. Dugaan pemalsuan pun dilanjutkan ke kepolisian. Razak menyebutkan, laporan terkait dugaan pemalsuan SK oleh paslon Usman-Arwi tertuang dalam laporan No:STTLP/960/VIII/2015 SPKT II tertanggal 13 Agustus 2015.

Kasubbid Penmas Poldasu AKBP MP Nainggolan mengatakan, tuntutan pengunjukrasa akan akan ditindaklanjuti. “Tuntutan pengunjukrasa tentunya akan kita sampaikan pada pimpinan,” singkatnya.

Sementara itu, Anggota KPU Sumut Benget Silitonga membantah tudingan pengunjukrasa. Menurutnya, pengambilalihan KPU Labusel merupakan prosedur di internal mereka yang tertuang dalam Peraturan KPU No 25. “Kami punya dasar pengambilalihan, kecuali tidak ada dasar hukumnya baru kita bisa dibilang sewenang-wenang. Mekanisme pengambilalihan ini merupakan ketentuan di internal kami yang diatur dalam PKPU 25,” kata Benget.

Menurutnya, pasangan Usman-Arwi memang memenuhi syarat karena pendaftarannya juga sudah diterima dengan dibuktikan tandaterima antara KPU dan paslon. Klarifikasi oleh KPU Labusel merupakan kebijakan yang tidak tepat karena justru menimbulkan polemik sehingga menjadi alasan mereka mengambilalih. “Pada proses pendaftaran paslon pada 28 Juli semua dokumen ada dan sah dan ada tanda terima. Namun nyatanya sesuatu yang sah menjadi polemik karena mereka mengklarifikasinya. Ini ‘kan kita anggap tidak berdasar kuat kenapa mereka lakukan klarifikasi. Harusnya kalau mau ditolak dari awal saja,” paparnya.

Menurutnya, apa yang mereka lakukan pada KPU Labusel, juga mereka lakukan pada KPU kabupaten/kota lain dalam rangka pencegahan dini sebelum menjadi sengketa. Hanya saja, dari 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada, hanya KPU Labusel yang sempat diambilalih. (*)


laporan: Dhabit Barkah Siregar

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda