DPR: Penyerapan Anggaran Rendah Karena Perubahan Nomenklatur, Bukan Masalah Hukum

KABARHUKUM-Jakarta |Rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi pada semester pertama 2015 membuat pemerintah memutuskan untuk membentuk tim yang bertugas mengawasi penyerapan anggaran. Akan tetapi bagi sejumlah pihak, masalah hukum bukanlah menjadi poin utama yang membuat penyerapan anggaran menjadi rendah.

anggaran
Ilustrasi rendahnya penyerapan anggaran

Misalnya, Anggota Badan Anggaran DPR RI Eka Sastra menegaskan bahwa selain masalah hukum ada masalah manajemen dan masalah waktu yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

“Kalaupun ada masalah hukum persentasenya tidak terlalu signifikan,” kata Eka seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (29/8).

Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah pemerintah bisa menyatukan masalah-masalah tersebut menjadi satu dan akhirnya serapan anggaran tak rendah lagi.

Namun sekali lagi Eka menegaskan bahwa persoalan utama rendahnya penyerapan anggaran diakibatkan oleh perubahan nomenklatur, dan bukan masalah hukum. “Namun memang kita harus memberikan disiplin anggaran yang lebih baik,” ujarnya.

Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan kebanyakan kepala daerah diselimuti kekhawatiran dan kegamangan untuk menjalankan program pembangunan demi terciptanya penyerapan anggaran hanya karena takut berhadapan dengan masalah hukum.(*)

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda