Drajad Wibowo: Surat Edaran Kebal Hukum Bisa Bikin Kepala Daerah Nakal

KABARHUKUM-Jakarta |Pemerhati ekonomi Drajad Wibowo menyebut surat edaran kebal hukum yang dibuat untuk mengatasi rendahnya penyerapan anggaran daerah bisa berdampak negatif.

wibowo
Drajad Wibowo, pemerhati ekonomi.

Drajat khawatir surat edaran tersebut akan membuat kepala daerah jadi nakal.

“Jangan lupa yang nakal itu juga banyak kepala daerah,” kata Drajad di Jakarta beberapa hari lalu

Sebagai solusinya, Drajad menyarankan supaya dibuat payung hukum yang tidak memberikan kekebalan penuh bagi pemerintah daerah.

Menurutnya, keadaan saat ini saja sudah bisa digunakan sebagai perkiraan dampak surat edaran itu di masa yang akan datang.

“Tanpa jaminan (hukum) saja sudah banyak kepala daerah yang jadi pasien KPK,” ujarnya.

Seperti diketahui, wacana ini berasal dari pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut ketakutan pemerintah daerah dalam administrasi dan teknis penggunaan anggaran menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran.

Yasonna menyebutkan diperlukannya standar operasional prosedur (SOP) untuk menghindari dipidanakannya pemerintah daerah berkaitan dengan penggunaan anggaran, sebelum ada audit dan temuan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sedangkan Presiden Joko Widodo menghendaki agar penegak hukum tidak memidanakan sebuah kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Kalaupun ada persoalan administratif, katanya, bisa diselesaikan melalui jalur perdata sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.


Editor: Maestro Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda