Ramadhan Pohan Nilai Calon Incumbent Diperlakukan Istimewa oleh KPU dan Panwas

KABARHUKUM-Medan | Seperti biasa, calon Walikota Medan, Ramadhan Pohan, suka blak-blakan. Dia pun tampaknya tak ingin berbasa-basi dalam pertarungannya di pentas Pilkada Kota Medan 2015. Ramadhan menegaskan, calon kepala daerah incumbent kerap diperlakukan istimewa oleh penyelenggara pemilu, baik dari jajaran KPU maupun Panwaslu.

Ramadhan Pohan dan pendukungnya.  (foto: Dhabit Barkah Siregar-kabarhukum.com)
Ramadhan Pohan dan pendukungnya.
(foto: Dhabit Barkah Siregar-kabarhukum.com)

“Sudah menjadi kebiasaan yang diistimewakan itu petahana mungkin karena faktor psikologis,” ungkap Ramadhan saat dialog publik bertema “Netralitas PNS di Pilkada Medan, Mungkinkah” di Medan Club, Senin (31/8/2015) tadi.

Politisi Demokrat ini mengaku posisi incumbent menjadi hal yang menguntungkan. Karena menurutnya, calon incumben memiliki pengaruh terhadap jajaran PNS yang sebelumnya dipimpinnya di daerah tersebut. Hal itu dinilai berpotensi membuat pasangan lain menjadi dirugikan dalam pilkada.

“Kemungkinan PNS untuk terlibat secara aktif harus menjadi perhatian utama pengawas pemilu agar pelaksanaan pilkada berlangsung dengan adil, tertib, bebas dan damai. Namun semuanya kita serahkan sepenuhnya kepada Panwaslu untuk persoalan ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Dialog Publik, Edison Tamba menjelaskan, netralitas PNS, TNI dan Polri masih tetap menjadi perbincangan dalam setiap momen Pilkada, termasuk di Pilkada serentak 2015. Dari tiga kalangan tersebut, PNS disebut sebagai kalangan paling rawan dimanfaatkan untuk memenangkan salah satu calon, khususnya calon incumben. “PNS menjadi kalangan yang abu-abu, memiliki hak pilih tapi tidak boleh terjun langsung dalam berpolitik,” jelasnya.

Dalam data yang mereka peroleh dari BKD Pemprovsu, terdapat sekitar 2.700 PNS di jajaran Pemko Medan. “Kita perlu membahas agar persoalan netralitas bisa terjaga,” kata dia. (*)


laporan: Dhabit Barkah Siregar

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda