Ekonomi Memburuk, Demo Buruh di Sumut Resahkan Pengurangan Karyawan dan Masuknya Tenaga Kerja Asing

Buruh demo di depan Kantor Gubsu, Selasa (1/9/2015) (Foto: dhabit barkah siregar-kabarhukum.com)

KABARHUKUM-Medan | Anjloknya nilai tukar Rupiah ke Dollar Amerika Serikat mencapai angka Rp 14.000, membuat banyak pekerja menjerit lantaran meningkatnya harga sembako. Namun, gaji mereka tak kunjung naik. Selain kenaikan harga sembako, pengurangan karyawan di beberapa perusahaan menjadi ancaman terbesar di kalangan buruh.

Buruh demo di depan Kantor Gubsu, Selasa (1/9/2015) (Foto: dhabit barkah siregar-kabarhukum.com)
Buruh demo di depan Kantor Gubsu, Selasa (1/9/2015)
(Foto: dhabit barkah siregar-kabarhukum.com)

Hal inilah yang menggerakkan ratusan buruh mendatangi Kantor Gubsu di Jl Pangeran Diponegoro No 30, Medan. Massa buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hak normatif mereka. Aksi ini serentak dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia, Selasa (1/9/2015) siang.

Dalam aksinya, buruh menuntut agar pemerintah menurunkan harga sembako, mendesak perusahaan untuk melakukan Pemberhentian Hak Kerja (PHK) akibat melemahnya nilai kurs Rupiah ke Dollar AS, menolak masuknya tenaga kerja asing, menaikkan upah minimum tahun 2016 sebesar 25%, mengubah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item, menghapuskan sistem out-sourcing, memperbaiki layanan BPJS kesehatan serta merevisi peraturan pemerintah (PP) tentang jaminan pensiun setara dengan jaminan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pada kesempatannya, Ketua DPW FSPMI Sumut, Minggu Saragih menyampaikan keluhannya dalam kondisi krisis perekonomian Indonesia saat ini. Pihaknya bersama puluhan buruh berkoordinasi dengan staff ahli Pemprovsu di gedung lama pemerintahan provinsi, guna mencari jalan tengah permasalahan yang mereka alami.

“Menindak lanjuti pengusaha yang melanggar hak normatif. Juga pengangkatan karyawan tetap bagi mereka yang bekerja melalui perusahaan out-sourcing. Juga menghapus sistem kerja melalui out-sourcing,” tegasnya.

“Kita akan menindak lanjuti, dan akan membahas ini. Agar masalah ini cepat terselesaikan. Supaya tidak ada lagi buruh yang sengsara akibat perekonomian yang semakin memburuk,” ujar Minggu. (*)


laporan: Dhabit Barkah Siregar

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda