Ada Payung Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Anak-anak berkebutuhan khusus. (foto: internet)

KABARHUKUM-Jakarta | Tantangan negara untuk melaksanakan amanat pemeliharaan anak-anak berkebutuhan khusus, dalam mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan untuk saat ini seakan diulas kembali. Ulasannya direalisasikan melalui seminar yang diselenggarakan oleh Pusat kajian MPR RI dan Fraksi PAN RI bekerjasama dengan yayasan Neurosenso Indonesia, Jakarta. Tujuannya agar mendapatkan perhatian khusus lagi dari pihak pemerintah agar mengapresiasikannya dengan serius sesuai dengan amanah undang-undang yang sudah diamandemenkan.




Payung hukum bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang dilontarkan oleh M. Ali Taher Parasong selaku angota DPR RI dalam acara itu menekankan bahwasanya tidak setiap anak yang dilahirkan di dunia ini selalu mengalami perkembangan normal.

Banyak diantara mereka yang dalam perkembangannya mengalami hambatan, ganguan, kelambatan, atau memiliki faktor-faktor resiko sehingga untuk mencapai perkembangan optimal diperlukan penanganan atau intervensi khusus. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa.

“ABK termaksud penyandang cacat merupakan salah satu SDM bangsa Indonesia yang kualitasnya harus ditingkatkan agar dapat berperan, tidak hanya sebagai objek pembagunan tetapi juga sebagai subyek pembagunan,” ujar Ali Taher.

Dalam hal ini, lanjutnya, mengenai ABK ini perlu dikenali dan di identifikasi dari kelompok anak pada umumnya, karena mereka memerlukan pelayanan yang bersifat khusus, seperti pelayanan medik, pendidikan khusus maupun latihan-latihan tertentu yang bertujuan untuk mengurangi keterbatasan dan ketergantungan akibat kelainan yang diderita, serta menumbuhkan kemandirian hidup dalam bermasyarakat.

“Payung hukum yang berkaitan dengan penanganan anak berkebutuhan khusus termaksud penyandang cacat telah diatur di dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” terangnya

Lalu, undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat menyatakan bahwa penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan. Hak tersebut diperjelas dalam undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menegaskan bahwa semua anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk didengar pendapatnya.

Selanjutnya, dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditunjukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis dan bermartabat. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis

“Adapun mengenai pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus telah diatur dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap negara berhak mendapatkan pendidikan,” puungkasnya.

Diketahui pada PP no. 17 tahun 2010 pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki nganguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotika obat terlarang dan zat adiktif lain dan memiliki kelainan lain.(*)


Laporan: Barto

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda