Pelemahan KPK untuk Selamatkan Mega?

KABARHUKUM | Adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti rasuah di republik ini terus jadi sasaran pelemahan yang dilancarkan pihak-pihak tertentu. Setelah sebelumnya berulang kali dikriminalisasi, sekarang KPK berada dalam ancaman “pembonsaian” atau “pengebirian” dengan modus legal lewat rencana Revisi UU KPK oleh sejumlah wakil rakyat di Senayan.

KPK Mega
Ilustrasi benang merah pelemahan KPK-kasus BLBI-Megawati. (edited by kabarhukum.com)

Atas dasar ini, beragam pertanyaan muncul, Mengapa KPK selama ini sering jadi sasaran kriminalisasi dan pelemahan? Lantas, siapa dan pihak mana saja sebenarnya yang punya kepentingan untuk melemahkan KPK?

Setahun yang lalu, KPK mencoba kembali membuka misteri perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam proses penyelidikannya, beberapa menteri yang sempat bertugas pada era duit bantuan itu digelontorkan dimintai keterangan. (KPK Coba Buka Kotak Pandora Perkara BLBI)

Komisi Pemberantasan Korupsi memang memiliki hasrat untuk cepat bisa menyelesaikan perkara yang diduga merugikan negara ratusan triliun itu pada tahun 2014. Namun melihat sempitnya celah waktu hingga akhir tahun, nampaknya lembaga antirasuah itu harus legowo kalau penyelesaian akan berujung di 2015.

Indikasi itu pernah diucapkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, kepada media pada waktu itu. Dalam kesempatan itu Bambang mengakui banyak rintangan dan kesulitan bagi KPK untuk menuntaskan kasus BLBI dengan cepat.

Pada Juli 2014, Ketua KPK Abraham Samad pernah menegaskan, tidak akan ragu memanggil mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI)‎.

Diketahui, SKL BLBI pertama kali dikeluarkan saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri sesuai Inpres Nomor 8/2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10.

Seperti pernah diberitakan CNN Indonesia Senin, (29/12/2014), ada dua pihak yang menjadi target pengusutan KPK. Pertama pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan nilai aset para obligor sebab mereka pada dasarnya adalah penyelenggara negara dan target kedua adalah para obligor itu sendiri, apabila memang mereka terkait dengan kesalahan yang dilakukan para penyelenggara negara.

BLBI adalah skema bantuan dari Bank Indonesia yang diberikan kepada 48 bank bermasalah saat krisis moneter 1997-1998. Total nilainya mencapai Rp 140 triliun.

Aset bank bermasalah tersebut kemudian diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Hal itu dilakukan lantaran para pemilik bank gagal bayar. Namun ternyata dalam perjalanannya, penjualan aset para pemilik bank yang kala itu dimaknai sebagai solusi, hanya menutupi 26 persen dari total utangnya.

SKL BLBI diterbitkan BPPN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Kejaksaan Agung pernah melakukan pengusutan terhadap perkara ini, tapi instruksi presiden Megawati membuat penyidikan terhenti.

Untuk Mengamankan Mega?
Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara juga pernah melontarkan dugaan bahwa upaya kriminalisasi yang disebut-sebut terjadi pada KPK tak lain adalah untuk mengamankan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus itu tengah diusut KPK. (Pengamat: Kriminalisasi KPK Diduga untuk Mengamankan Megawati dari BLBI)

“Kriminalisasi KPK ini diduga untuk mengamankan Megawati dari jeratan kasus BLBI oleh KPK yang telah memanggil beberapa menteri saat Megawati menjabat sebagai Presiden, seperti Rizal Ramli dan Rini Soemarno,” kata Igor, Selasa (27/1/2015), seperti diberitakan antara.

Dia mengatakan, KPK telah memulai penyelidikan BLBI saat Antasari Azhar menjadi ketua KPK. Sejak itu upaya kriminalisasi terhadap KPK terus berlanjut sampai saat ini.

Lebih lanjut Igor menjelaskan, ada beberapa indikasi yang seolah mengonfirmasi dugaan tersebut. Pertama adalah fakta bahwa pengangkatan Irjen Budi Waseso sebagai Kepala Bareskrim Polri yang bernuansa politik. Pasalnya, Budi Waseso merupakan loyalis Komjen Pol Budi Gunawan, yang dekat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati.

Para Penerima SKL BLBI berdasarkan penandatangan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) diantaranya adalah Anthony Salim dari Salim Grup ( bekas pemilik Bank Central Asia/BCA). Nilai utangnya kepada pemerintah mencapai Rp 52,727 triliun. Surat Keterangan Lunas (SKL) terbit Maret 2004. Kini BCA dikuasai sepenuhnya oleh Hartono bersaudara, Budi dan Michael.

Sedangkan Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, menerima kucuran BLBI sebesar Rp 27,4 triliun. Sjamsul sudah melego sejumlah aset kepada pemerintah, di antaranya tambak udang PT Dipasena (laku Rp 2,3 triliun), serta produsen ban Grup Gajah Tunggal, yakni GT Petrochem dan GT Tire (laku Rp 1,83 triliun). Kejaksaan Agung menghadiahinya surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Selain itu, ada pula Mohammad “Bob” Hasan, pemilik Bank Umum Nasional dengan utang Rp 5,34 triliun. Pengendali Grup Nusamba ini menyerahkan 31 aset, termasuk 14,5 persen saham di PT Tugu Pratama Indonesia. Kemudian, Sudwikatmono dari Bank Surya dengan nilai utang Rp 1,9 triliun, yang mendapat SKL pada akhir 2003. Mendiang Ibrahim Risjad, pemilik Bank Risjad Salim Internasional dengan utang Rp 664 miliar mendapat SKL akhir 2003.

Terkait hal itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pernah mengungkapkan ada keanehan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri. FITRA mendesak agar Presiden Joko Widodo menyelidiki Inpres tersebut. (Jokowi Ditantang Selidiki Instruksi Megawati soal BLBI)

Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto mengatakan, para obligor BLBI telah dilepas begitu saja oleh Megawati saat Inpres diterbitkan. Yenny mengharapkan agar kasus para obligortersebut dikawal penyelesaiannya.

“Menurut saya ini sebuah ironi karena Megawati mengeluarkan bagi para obligator yang mencuri obligasi tapi tiba-tiba mereka dilepas begitu saja,” ujar Yenny saat ditemui di Jakarta, Ahad (1/3/2015).

Yenny mengungkapkan, kejanggalan dalam Inpres mulai terlihat saat para obligor kelas atas mendapat stempel lunas padahal mereka masih memiliki kewajiban melunasi uutang ke negara. Dari total dana BLBI sebesar Rp 89,9 triliun, baru sejumlah Rp 27 triliun yang dibayarkan.

Salah satu anak Presiden RI pertama Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri menuding kakak kandungnya, Megawati Soekarnoputri sebagai inisiator revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) atau yang lebh dikenal dengan KPK. (Rachmawati Tuding Megawati Inisiator Revisi UU KPK)

Menurut Rachmawati, revisi UU KPK itu sebagai rangkaian dari upaya pelemahan terhadap lembaga antikorupsi tersebut.

“Yang men-trigger itu kan kasus Budi Gunawan hingga kemudian kriminalisasi pimpinan KPK,” kata Rachmawati seperti diberitakan Sindonews Ahad (11/10/2015).

“Kan awalnya dari situ, kemudian Polri dengan KPK seperti diadu domba, sekarang ini sebetulnya tidak lepas dari skenario pelemahan KPK,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, salah satu tujuan lainnya dari revisi UU KPK itu untuk Mempetieskan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Maka itu menurut Rachma, revisi itu untuk mengebiri KPK. “Kalau boleh saya katakan, aktor intelektualnya (Revisi UU KPK) dari PDIP, dalam hal ini Ketua Umum (Megawati) ya,” tuturnya.

Seperti diketahui, PDI-P (Papol yang dipimpin Megawati) di DPR termasuk salah satu fraksi yang mendukung UU KPK direvisi. Selain PDIP, ada lima fraksi lain yang mengusulkan revisi UU ini, yaitu Nasdem, PPP, Hanura, PKB, dan Golkar. Beberapa poin revisi yang menjadi perhatian, antara lain, KPK diusulkan tak lagi menyelidik dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum.

KPK juga dilarang menangani perkara yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 miliar. Selain itu, KPK diusulkan hanya memiliki masa kerja selama 12 tahun. Fungsi pendidikan antikorupsi pada KPK juga diusulkan dihilangkan.  Ada juga usulan bahwa hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri, Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang boleh menjadi pegawai KPK.

Bahkan ada juga klausul yang berusaha membatasi usia (jatah hidup) KPK hanya 12 tahun masuk dalam revisi UU KPK tersebut. Artinya, setelah revisi tersebut diundangkan maka 12 tahun kemudian KPK akan dikebumikan. (*)


Editor: Maestro Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

2 Thoughts to “Pelemahan KPK untuk Selamatkan Mega?”

  1. Bro

    wow….lengkap kali ulasannya ya…hati-hati entar medianya kena kriminalisasi kayak KPK…

  2. coro

    Menarik juga berita ini. Setidaknya ini menjelaskan benang merah dari persoalan secara lengkap dari sisi kronologi, tidak parsial. Sekarang tinggal kita tunggu saja kelanjutannya, apakah sinyalemen itu benar2 terbukti. Tugas pers lah membantu publik untuk memahami sebuah peristiwa politik secara obyektif.

Komentar Anda