Menurut Shohibul, Ini Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik Rakyat dalam Pilkada 2015

Shohibul Anshor Siregar (foto: bolang-kabarhukum.com)

KABARHUKUM-Medan | Partisipasi politik rakyat dalam pentas menjadi perbincangan belum tuntas juga. Misalnya soal rendahnya partisipasi politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat serangan dan tekanan dari masyarakat. Pasalnya, KPU dinilai menyia-siakan anggaran yang begitu besar dalam setiap pemilu.

Menurut Shohibul Anshor Siregar, Dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU, paling tidak ada enam faktor penting yang memengaruhi partisipasi politik rakyat dalam pilkada serentak 2015. “Makro politik, mikro politik, perlakuan terhadap Golkar, faktor pasangan calon, praktik politik uang dan keenam, teknis kepemiluan,” terang dia dalam Dialog Publik bertema “Rendahnya Partisipasi Politik pada Pilkada Serentak 2015 di Sumatera Utara: Antara Apatis dan Pragmatis” yang diselenggarakan Badan Kesbanglinmaspol Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (19/12/2015) lalu di Aula Kesbanglinmaspol, Medan. Dialog ini dihadiri di antaranya oleh mahasiswa dari BEM se-Kota Medan dan organisasi ekstra universiter.

Shohibul Anshor Siregar (foto: bolang-kabarhukum.com)
Shohibul Anshor Siregar
(foto: bolang-kabarhukum.com)

Dikatakannya, agenda politik ini terlalu rutin, namun tak menghasilkan perbaikan kesejahteraan rakyat. “Demokratisasi Indonesia hanya memiliki agenda minimalis, yakni memastikan siapa yang akan didudukkan sebagai presiden, gubernur, bupati dan walikota. Sulit sekali menemukan benang merah dengan perubahan taraf hidup mayoritas rakyat,” jelas dia.

Shohibul juga mengutip apa yang pernah disampaikan Jusuf Kalla berdasarkan berdasarkan data bank dunia kalau Indonesia dengan rutinitas sukses demi suksesinya malah tak mampu mengubah fakta penguasaan 1% penduduk terhadap 50% asset ekonomi bangsa. “Bahasa apa pun yang dibuat oleh pemerintah untuk menutupi kondisi ini, rakyat tak akan percaya karena bertentangan dengan pahirnya pengalaman hidup kesehariannya,” tegas dia sembari menyontohkan kekecewaan rakyat terhadap peristiwa bencana asap yang melanda Indonesia belum lama ini.

“Faktor makro politik di atas juga bertautan dengan faktor mikro politik yang menunjukkan ketidak-puasan terhadap pemerintahan lokal. Riset Ombudsaman menunjukkan banyaknya daerah yang masih dalam tahap sangat kritis karena tak memahami penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan UU,” terang dia.

“Apatisme politik juga bersumber dari perlakuan terhadap Golkar. Sebetulnya bukan hanya Golkar, ada PPP yang juga sama-sama mengalami keretakan internal. Rakyat tahu apa penyebabnya,” katanya.

Menurutnya, jika kedua partai ini ada di pentas politik pilkada, mereka dapat mereduksi keluhan dengan antara lain menghadirkan paslon alternatif dan mobilisasi rakyat ke TPS. “Golkar itu runner up dalam pileg 2014 dan untuk berbagai daerah Provinsi, Kab/Kota malah pemenang. Ketika mereka tak dapat berkiprah secara normal di pentas politik, keadaan menjadi lain,” ujar dia.

Sementara untuk faktor paslon, dikatakannya, figuritas dapat mendorong partisipasi dan itu sudah terbukti misalnya dalam kasus Partai Demokrat yang tokoh sentralnya malah lebih berpengaruh ketimbang partainya.

“Paslon ini terkait dengan buruknya pengelolaan aspirasi rakyat di bawah kendali partai. Untuk penentuan kepala daerah malah bukan otoritas membaca aspirasi lokal yang dipercaya, melainkan kedekatan paslon dan kemampuannya membawa uang ke amangboru dan namboru (penguasa partai) di Jakarta. Kasus-kasus popularitas paslon yang sangat rendah adalah patologi demokrasi yang disebabkan transaksi gelap dengan pelaku utama paslon dan pemilik partai di Jakarta,” tegas dia.

Kemudian soal praktek politik uang, menurut Shohibul, data partisipasi politik di negara yang sangat toleran terhadap transaksi buruk pembelian suara sangat tak dapat dipercaya. “Negara yang sangat toleran terhadap transaksi ini percaya mandat dapat dibeli, dan itulah yang menjadi mainstream dalam perhelatan politik di Indonesia. Jika politik uang tidak dapat terlaksana dengan leluasa, maka partisipasi politik lemah,” ungkap dia.

Sementara soal penyelenggaraan, dia mengatakan kalau rentang waktu antara April hingga Juli 2015 KPU dan KPU Kabupaten/Kota di Indonesia menyelenggarakan Riset tentang Partisipasi Dalam Pemilu dengan lima fokus. Pertama, kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS (Voter turn-out), perilaku memilih (voting behaviour), politik uang (money politics/vote buying), tingkat melek politik warga (political literacy), kesukarelaan warga dalam politik (political voluntarism). “Riset ini menggunakan Pileg dan Pilpres 2014 sebagai fokus utama kajian,” katanya.

“Tetapi jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2015, KPU sendiri kurang memperhatikan temuan-temuan riset itu. Apa yang diinformasikan oleh riset itu sama sekali tidak dijadikan pijakan untuk kebijakan KPU. Sayang sekali, memang,” katanya. (*)


Laporan: Bolang

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda