Peran Oposisi dalam Demokrasi

Ilustrasi oposisi. (google)

Tak bisa dipungkiri, bahwa sudah tabiatnya kecenderungan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik selalu berkerumun di dalam dan di sekitar kekuasan. Kekuasaan itu tak ubahnya seperti medan magnet yang memiliki energi untuk menarik segala yang ada di sekitarnya. Seperti dijustifikasi oleh Profesor Linguistik Noam Chomsky, ia mengatakan; peoples tend to rally around power, orang-orang cenderung berkumpul disekitar kekuasaan.

Ilustrasi oposisi. (google)
Ilustrasi oposisi. (google)

Bila dicermati, aksioma di atas sepenuhnya menjelaskan dan menegaskan, bahwa tujuan utama dari rasionalisme dan realisme politik itu tidak lain adalah kekuasaan semata. Maka, tidak berlebihan jika magnetisme kekuasaan dikatakan sebagai kiblatnya dunia politik, dimana seluruh rangkaian aktivitas politik pada akhirnya bermuara pada kekuasaan.

Dengan demikian, sebagai implikasinya, dalam konteks politik praktis, sebenarnya tidak ada yang berada dalam posisi alienasi. Kalau tidak dalam posisi beraliansi dalam kekuasaan, maka pasti menempati posisi sebagai oposisi. Namun meskipun sebagai oposisi, sebenarnya tetap saja tidak terlepas dari kerangka pretensi terhadap kekuasaan.

Seperti diketahui, pilres 2014 yang lalu telah berhasil melahirkan presiden dan wakil presiden baru Indonesia, yakni Joko Widodo dan Jusuf Kala (Jokowi-JK) yang diusung kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH), mengalahkan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjagokan Prabowo-Hatta.

Namun, kemudian yang menarik jadi catatan adalah kemenangan kubu KIH ternyata tidak mutlak. Akibatnya, pertarungan antara kedua kubu koalisi partai pendukung tersebut tidak serta merta mendingin (cooling-down) seiring usainya perheletan pilpres. Justru atmosfir perseteruan kian memanas dan sengit. Hal ini dikarenakan peta perimbangan politik di parlemen ternyata lebih didominasi oleh kubu KMP, sehingga membuat kubu penguasa yang dikawal KIH merasa tidak aman dan nyaman untuk menjalankan prolog kekuasaannya.

Bagi kubu penguasa, kondisi tersebut jelas tidak menguntungkan dan mengenakkan. Terlebih lagi setelah beberapa kali terjadi “duel terbuka” (konfrontatif) di parlemen, terbukti selalu dimenangkan kubu parpol oposisi. Dan boleh jadi bagi rezim pemerintahan yang baru berkuasa ini menjadi persoalan yang sangat serius. Pemerintah khawatir pihak oposisi akan menjadi batu sandungan. Bahkan jika nanti makin kuat, bukan tidak mungkin pihak oposisi bakal mengancam eksistensi rezim penguasa.

Menyadari hal tersebut, pihak penguasa disinyalir diam-diam melancarkan strategi politik pengendalian yang lebih cerdas dan hegemonistik, yakni dengan memanfaatkan potensi faksionisme di tubuh parpol-parpol opisisi. Sepertinya pihak penguasa sadar betul, cuma dengan cara itu superioritas KMP sebagai pihak oposisi relatif bisa dijinakkan, kalau perlu dapat dilumpuhkan.

Upaya penggerogotan koalisi partai oposisi yang dilakukan pihak penguasa sejauh ini memang terbilang berhasil. Misalnya, apa yang telah dilakukan pemerintah dalam kasus Partai Golkar dan PPP merupakan bukti betapa pihak penguasa sangat serius untuk melemahkan dan merontokkan setiap gerakan resistensi yang dianggap mengusik dan dapat mengancam statusquo kekuasaannya. Pemerintah telah berhasil mengambil keuntungan signifikan dari bencana faksionalisasi yang melanda partai-partai oposisi. Dan sejauh ini harus diakui, strategi itu cukup berhasil, dimana kubu penguasa semakin tampil “di atas angin”, sementara pihak oposisi kian melemah dan tergerus.

Akhirnya, kini satu per satu parpol anggota KMP sebagai kelompok oposisi dan penekan, mulai rontok. Setelah sebelumnya PAN memutuskan lebih memilih merapat ke Istana, kemudian disusul PPP dan Golkar yang hampir dipastikan juga akan bergabung dengan penguasa, maka dapat dipastikan praktis kini Kekuatan KMP hanya tinggal 2 partai yang utuh, yaitu Gerindra dan PKS dengan kekuatan di DPR hanya 113 kursi atau 20,17%. Dan jika sekiranya nanti PKS juga ikut menyeberang, maka Gerindra harus berbesar hati menerima nasib sendirian berperan sebagai partai oposisi.

Pentingnya Kekuatan Oposisi
Secara emperis harus dipahami, bahwa kekuasaan eksekutif itu cenderung berpotensi menjadi birokratis dan tanpa pengawalan sebuah kekuatan oposisi akan cenderung menjadi stagnan. Dalam konteks ini harus dipahami, demokrasi sejati selalu bertumpu atas konsensus dan disensus. Seperti yang ditegaskan oleh filsuf Slovenia Slavoj Zizek dalam sebuah tesisnya mengenai asas logika perbedaan minimal yang senantiasa menghadirkan sudut pandang baru pada setiap fase kehidupan. Menurut Zizek dalam tradisi demokrasi modern, pembatasan kuasa negara perlu dimanifestasikan dalam sebuah sistem yang memungkinkan kekuatan oposisi berperan untuk memantau kualitas bekerjanya eksekusi kebijakan.

Maka sebagai implikasinya, hakikat keabsahan tindakan publik yang harus digantungkan pada norma sebuah undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen, sejatinya adalah legitimasi politik yang mengandaikan afirmasi rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan. Kekuatan oposisi mencerminkan pluralitas rakyat yang tak harus selalu menyanjung-nyanjung dan bermanis muka di hadapan pemimpinnya.

Justru rakyat melalui wakilnya di parlemen harus melaksanakan kontrol kritis terhadap kuasa eksekutif yang memiliki mandat yang sebangun dengan fungsi berbeda dengan kuasa legislatif yang masing-masing mendapat otoritas dari amanah rakyat. Hadirnya oposisi sebagai kuasa “negativitas” dalam sistem parlemen merepresentasi realitas dari apa yang oleh filsuf poluitik Argentina Ernesto Laclau katakan bahwa masyarakat tak dapat dan tak mungkin dibentuk secara total, ia selalu retak, berubah, dan mengalami disintegrasi.

Dalam pandangan Zizek, keretakan struktur dalam realitas sosiopolitik adalah sesuatu yang tak terhindarkan, bahkan dalam suatu masyarakat yang diatur oleh rezim totaliter sekalipun. Dalam posisi ini subjek-subjek secara politik selalu harus diposisikan sebagai pergerakan antara yang simbolik terhadap yang riil.

Oleh karena itu, kehadiran oposisi dalam sistem demokrasi adalah upaya subjek untuk mengaktualisasikan makna demokrasi hakiki yang salah satunya ditandai oleh sebuah relasi yang bergerak antara konsensus dan disensus, checks and balances serta harmoni dan disharmoni. Terlepas dari hal itu sebuah kuasa akan menjadi totaliter dan absolut.

Tak satu undang-undang pun mengharamkan oposisi, karena disadari bahwa salah satu komponen negara demokrasi yang membedakannya dengan negara non-demokrasi adalah eksisnya unsur oposisi. Alasannya sangat logis, karena oposisi dapat menjadi kekuatan pengontrol dan penyeimbang jalan pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara, sehingga pemerintahan dan negara dapat dicegah untuk tidak terjerumus ke dalam keadaan abuse of power.

Oleh sebab itu, oposisi adalah salah satu elemen penting untuk membangun negara demokrasi yang kuat. Dari sudut pandang penting mekanisme checks and balances, oposisi semestinya tidak perlu dicemaskan dan kemudian menjadi takut untuk menerima kehadirannya.

Justru, adanya kekuatan oposisi dapat menjaga pelaksanaan negara demokrasi berjalan dengan baik dan demokratis. Beroposisi politik berarti melakukan kegiatan pengawasan atas kekuasaan politik yang bisa keliru dan bisa benar. Ketika kekuasaan menjalani kekeliruan, oposisi berfungsi mengabarkan kepada publik kekeliruan itu sambil membangun penentangan dan perlawanan atasnya.

Sebaliknya, ketika kekuasaan menjalankan fungsinya secara benar, maka oposisi menggarisbawahinya sambil membangun kesadaran dan aksi publik untuk meminta kelanjutan dan konsistensi dari praktik kebenaran itu.
Penutup

Maka, sama mulianya dan terhormatnya dengan kuasa yang memerintah, kuasa oposisi juga mengabdi pada mandat rakyat untuk mencegah kekuasaan berkembang menjadi tirani dan mencederai rakyat, sang pemilik sejati kekuasaan dalam negara demokrasi.

Bukan hanya itu, untuk menghadapi aneka persoalan bangsa yang begitu besar dan kompleks, di satu sisi negara ini memang sangat membutuhkan rezim pemerintahan yang “kuat” dan tidak gampak didikte. Namun di sisi lain tentunya negara ini juga membutuhkan pihak oposisi sebagai kekuatan “penyeimbang”, untuk memastikan roda pemerintahan berjalan di atas jalurnya yang benar. (*)


M. Risfan SihalohoPenulis: M. Risfan Sihaloho, Redaktur Pelaksana kabarhukum.com

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda