Kerjasama dengan Bimbel Ganesha Operation, SMAN 8 Medan Pungut Siswanya Rp900 Ribu

Ombudsman Sumut ketika investigas ke SMAN 8 Medan.

KABARHUKUM-Medan | Investigasi Ombudsman Sumut di SMA Negeri 8 Medan Jalan Sampali, Kamis (10/3/2016), kemarin menemukan fakta pungutan terhadap siswa. Pungutan itu seperti uang bimbingan belajar (bimbel) sebesar Rp900 ribu per siswa untuk 327 siswa kelas XII yang akan mengikuti Ujian Nasional. Tidak hanya itu, SMAN 8 juga memungut uang pentas seni (Pensi) sebesar Rp60 ribu per orang, uang penyelenggaraan 17 Agustus 2015 sebesar Rp6.000 per orang, serta uang komite senilai Rp100 ribu per orang yang dibebankan kepada 1.066 jumlah siswa sekolah tersebut. Selain itu masih ada juga kutipan-kutipan untuk kegiatan lain seperti uang buku LKS dan uang renang.

Ombudsman Sumut ketika investigas ke SMAN 8 Medan.
Ombudsman Sumut ketika investigas ke SMAN 8 Medan.

“Kita menerima laporan tentang adanya pungutan-pungutan ini. Apakah ini benar, dan payung hukum apa yang digunakan untuk melakukan kutipan ini,” kata Abyadi Siregar didampingi Asisten Ombudsman Ricky Hutahaean, Dedi Irsan, dan Edward Silaban, pada Kamis (10/3/2016).

Abyadi menjelaskan dari laporan yang diterima Ombudsman, sebanyak 327 siswa kelas XII yang akan mengikuti UN harus membayar Rp900 ribu per orang untuk mengikuti Bimbel dari Bimbel Ganesha Operation (GO) yang dilaksanakan sejak Agustus 2015 hingga Maret tahun ini. Bimbel tersebut juga digelar pada jam belajar siswa.

Sementara itu, dari pihak sekolah yang menerima Ombudsman yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Herbin Manurung dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Rencus, mengatakan, pihaknya sudah empat tahun terakhir melakukan kerjasama dengan Bimbel GO. Hal itu dilakukan untuk meningatkan kualitas siswa yang dicetak sekolah tersebut.

“Kalau untuk kemajuan sekolah kenapa tidak? Kalau perguruan tinggi bisa bekerjasama dengan perusahaan untuk mahasiswanya, kenapa sekolah tidak bisa bergandengan tangan dengan pihak luar untuk memajukan sekolah,” katanya.

Dia menjelaskan, kerjasama dengan GO tersebut dilakukan dengan biaya yang sangat “murah” yaitu Rp900 ribu. Menurut dia, bimbel di GO berkisar Rp6 juta per orang. “Jadi kita meminta keringanan karena murid kita banyak anak kurang mampu. Akhirnya bisa jadi Rp900 ribu dan itu dibayarnya selama setahun,” ujarnya.

Dia menambahkan, dilakukannya Bimbel pagi hari pada jam pelajaran atas dasar pertimbangan lebih efektif. Karena saat Bimbel dilakukan sore hari, hanya sedikit siswa yang mengikuti karena sudah pulang ke rumah. Dan ia menegaskan kegiatan tersebut tidak mengganggu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang jumlahnya 40 KTSP seminggu.

Dia mengaku tidak mengetahui adanya aturan yang dilanggar terkait adanya pengutipan-pengutipan tersebut. “Kita tidak tahu kalau apa yang kita lakukan ini melanggar aturan. Tapi kita tidak ada niat mencari keuntungan. Kita murni untuk kemajuan sekolah,” katanya.

Begitu pula dengan dana BOS, pihaknya kurang memahami tentang pengelolaannya karena selama ini dana BOS dikelola langsung oleh kepala sekolah. ”Kita hanya mengerjakan sesuai instruksi, tidak tahu kita penggunaan dana BOS itu untuk apa,” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya berencana mengembalikan uang pungutan Bimbel 50% dari Rp900 ribu tersebut. “Kita sudah sampaikan bahwa kita akan mengembalikan uang Bimbel itu 50% setelah cair dana bos periode Januari-Juni 50 2016,” ujarnya. (*)


Laporan: Gomos

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda