Desak Audit Densus 88, Besok Pemuda Muhammadiyah Sumut Gelar Diskusi Publik

Demo warga muslim Solo yang mendesak pembubaran dan audit Densus 88 beberapa waktu yang lalu. (Foto:panjimas)

KABARHUKUM-Medan | Pemberantasan terorisme di Indonesia seperti sudah tidak memiliki cara-cara yang manusiawi. Pasalnya, organ yang ditugaskan untuk memberantas itu sudah kebablasan sehingga warga yang belum tentu bersalah justru harus meregang nyawa. Banyak warga saat ini ketakutan dikarenakan situasi yang bisa saja tertuduh atau dianggap menjadi terorisme tanpa bukti yang jelas. Ditangkap bahkan bisa saja tewas.

Demo warga muslim Solo yang mendesak pembubaran dan audit Densus 88 beberapa waktu yang lalu. (Foto:panjimas)
Demo warga muslim Solo yang mendesak pembubaran dan audit Densus 88 beberapa waktu yang lalu. (Foto:panjimas)

Demikian dikatakan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Basir Hasibuan, Rabu (6/4/2016). Menurutnya, ada 121 orang terduga teroris yang belum dikenakan status apa pun, diproses paksa dan akhirnya meninggal. Fakta ini menunjukkan bahwa semakin brutalnya densus 88 sebagai lembaga negara terhadap rakyatnya. perang terhadap terorisme bukan berarti bebas melakukan apa pun dalam konteks perang yang sebenarnya. “Oleh karena itu perlu dilakukan audit total kinerja satuan khusus anti-terorisme atau yang lebih dikenal dengan Detasemen Khusus 88 Antiteror. Karena  kinerja Densus 88 belakangan menjadi sorotan akibat arogansi yang ditunjukkan,” ujar Basir.

Lanjut Basir, audit total terhadap satuan khusus antiterorisme ini karena fakta menujukkan bahwa kenaikan anggaran Rp 1,9 triliun untuk Densus 88, dan diakui oleh Luhut Pandjaitan adalah untuk kenaikan gaji 400 anggota Densus, peremajaan alat, penguatan intelijen, dan sebagainya. Kematiaan Siyono, kata Basir,  merupakan bukti nyata tindakan densus 88 yang tidak manusiawi. “Kenapa ? Karena kita tentu tidak percaya jika pengawalan dari Densus yang memiliki standar baku memborgol tangan dan kaki bisa membuat Siyono melawan, boro-boro berkelahi,” sebutnya.

Hingga kini, kata Basir, kita belum tahu mengapa Siyono ditangkap. Masyarakat tidak tahu bagaimana prosedur sebenarnya. “Ketika sudah jatuh korban, lalu dianggap tidak terjadi apa-apa, itu kan sudah berbahaya,” ungkap Basir.

Lebih lanjut Basir menegaskan, bahwa Muhammadiyah itu tegas menentang radikalisme dan teorisme. Dakwah Muhammadiyah itu selalu moderat. Kalau betul ada orang-orang yang terbukti melakukan tindakan terorisme yang menimbulkan korban, Muhammadiyah juga pasti akan menuntut agar orang tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita berharap semua orang, termasuk petugas Densus 88 agar mempunyai nurani. Bagaimana perasaanmu, jika keluargamu dibunuh tanpa peradilan? Sedangkan Allah berkata: Barang siapa membunuh seorang manusia tanpa haq, berarti dia membunuh seluruh kehidupan manusia. Barang siapa menjaga dan memelihara kehidupan seorang manusia berarti dia telah menjaga kehidupan manusia seluruhnya,” jelasnya

Sejauh ini, banyak dugaan dan fakta yang sudah ditemukan. Dan menurut Basir semua itu harus dikaji dan didiskusikan, supaya kebenaran bisa diketahui oleh masayarakat. Terkait permasalahan diatas Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara bekerjasama dengan Fakultas Hukum UMSU, PKSK UMSU dan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut akan menggelar “DISKUSI PUBLIK” dengan tema: “Tinjauan Berbagai Aspek Tentang Terorisme dan Radikalisme”.

Kegiatan ini akan digelar pada hari Sabtu, 9 April 2016 jam 13.30 Wib bertempat di Pendopo Fakultas Hukum UMSU. Narasumber kegiatan adalah Raden Muhammad Syafi’i (Romo) Anggota Kimisi III DPR RI, Drs Shohibul Anshor Siregar MSi (Pengamat Politik), Dr Faisar Ananda MA (Akademisi Islam), Dr Abdul Hakim Siagian  MHum (Pakar Hukum).

“Kegiatan ini terbuka untuk Umum. Diharapka kegiatan ini akan melahirkan rekomendasi dalam penyelesaiaan kasus Siyono dan Evaluasi Kinerja Densus 88,” pungkas Basir. (*)


Laporan: M. Risfan Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda