Janjikan PNS, Hartoyo Anggota DPRD Sumut Fraksi Demokrat Dilaporkan Menipu Ratusan Juta Rupiah

Korban penipuan calon PNS di Sergai bersama kuasa hukumnya. (foto: Adek Siahaan)

KABARHUKUM-Medan | Anggota komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Drs Hartoyo, tersandung kasus penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp295 juta. Kasus ini agaknya mirip dengan yang menimpa politisi Partai Demokrat lainnya Ramadhan Pohan.

Korban penipuan calon PNS di Sergai bersama kuasa hukumnya.  (foto: Adek Siahaan)
Korban penipuan calon PNS di Sergai bersama kuasa hukumnya.
(foto: Adek Siahaan)

Akan tetapi, Drs Hartoyo diduga melakukan penggelapan sejumlah uang milik Muliono (44) warga Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dengan modus mengaku dapat memasukkan 3 anak korban menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Akan tetapi, kenyataannnya berbeda. Bukannya ketiga anak korban masuk menjadi PNS, sejumlah uang yang telah disetorkan kepada Hartoyo pun raib.

Tak terima, Muliono melaporkan kasusnya ke Polres Serdang Bedagai. Ironis, sudah 6 bulan melapor, hingga detik ini laporannya terkesan jalan di tempat.

“Kasus ini sudah 6 bulan dilaporkan namun sampai saat ini pelakunya tidak diperiksa ataupun ditindak lanjuti. Kasus ini sepertinya jalan ditempat,” ujar Muliono didampingi pengacaranya, Riki Irawan SH di Medan, Kamis (21/7/2016).

Senada dengan itu, kuasa hukumnya, Riki Irawan yang dimintai keterangannya meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menindak lanjuti kasus ini.

“Kasus ini sebenarnya harus segera ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian. Seharusnya pihak kepolisian sudah menangkap Drs. Hartoyo dikarenakan semua barang bukti sudah disita oleh penyidik. Adapun barang bukti yang disita seperti 1 lembar bukti tanda setoran Bank BRI, 1 lembar kwitansi yang ditanda tangani Drs Hartoyo dan 1 rangkap surat pernyataan antara Drs Hartoyo dan Muliono,” terang Riki.

Selain itu, Riki menyesalkan tindakan penyidik Polres Serdang Bedagai yang tidak memberikan stempel kepolisian pada surat tanda terima penyitaan barang bukti.

“Kami melihat surat tanda penerimaan barang bukti yang disita oleh penyidik kepada pelapor terkesan ganjil, karena dalam surat penyitaan tersebut tidak disertakan stempel resmi kepolisian/penyidik,” ungkapnya.

Terakhir, Riki meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memeriksa dan menangkap Drs. Hartoyo yang telah merugikan kliennya.

“Saya harap pihak Polsek Serdang Bedagai untuk segera memeriksa dan menangkap Drs Hartoyo,” pintanya dengan tegas.

Sebelumnya, Muliono telah melaporkan kasus yang dialaminya ke Polres Serdang Bedagai. Aksi ini dikatakan berawal sejak ia menjadi anggota DPRD-SU Komisi A. Pelaku menjanjikan bahwa dapat memasukkan 3 anak korban sebagai PNS dengan biaya 2 anak dikenakan biaya Rp240 juta dan 1 anak yang akan dijadikan guru di Deli Serdang dengan biaya Rp105 juta. Sehingga keseluruhannya, Rp345 juta.

Selain itu, dalam pembayaran pelaku meminta uang pembayaran secara menyicil. Awal pembayaran di Bulan Februari 2015 sebesar Rp 50 juta disebuah warung di Desa Tualang. Namun korban curiga setelah melakukan pembayaran Rp 295 Juta, ketiga anaknya tidak juga menjadi PNS seperti dijanjikan.

Karena tak terima, korban pun melaporkan kasus tersebut ke Polres Serdang Bedagai dengan Nomor : STPL/19/I/2016/SU/Res Sergai. (*)


Laporan: Adek Siahaan

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda