Ombudsman Sumut, Melayani Tanpa Pamrih Mengawasi Tanpa Berpihak

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Drs. Abyadi Siregar

TANGGAL hari itu menunjukkan 10 Maret 2016. Abyadi Siregar, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sumatera Utara (Sumut), bersama stafnya, bergegas menuju Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 Medan yang terletak di jalan Sampali. Sebelumnya, Abyadi telah mendengar dan menerima laporan di kantornya kalau beberapa sekolah negeri yang ada di Medan diindikasikan melakukan pungutan terhadap siswa. Pungutan itu tidak diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan pelayanan publik yang menyalahi aturan jelas ranah Ombudsman. Hari itu Kamis, Abyadi pun tiba di gerbang sekolah.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Drs. Abyadi Siregar
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Drs. Abyadi Siregar

Di sana, dia bersama timnya menemukan beberapa pungutan. Misalnya, uang bimbingan belajar (bimbel) sebesar Rp900 ribu per siswa untuk 327 siswa kelas XII yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN). Kemudian, uang pentas seni sebesar Rp60 ribu per siswa, uang penyelenggaraan 17 Agustus 2015 sebesar Rp6.000 per orang, serta uang komite senilai Rp100 ribu per orang yang dibebankan kepada 1.066 jumlah siswa sekolah tersebut. Bila dijumlah secara total, tentu jumlahnya tidak kecil.

Bukan itu saja. Masih ada juga kutipan-kutipan untuk kegiatan lain seperti uang buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan uang renang. Tapi sebagai pejabat negara, Abyadi tidak ingin gegabah. “Kita menerima laporan tentang adanya pungutan-pungutan ini. Apakah ini benar, dan payung hukum apa yang digunakan untuk melakukan kutipan ini,” kata Abyadi Siregar didampingi Asisten Ombudsman Dedi Irsan, Ricky Hutahaean, dan Edward Silaban.

Rupanya, sebanyak 327 siswa kelas XII yang akan mengikuti UN harus membayar Rp900 ribu per orang untuk mengikuti bimbel dari salah satu penyelenggara bimbel ternyama di Kota Medan yang dilaksanakan sejak Agustus 2015 hingga Maret tahun ini. Bimbel tersebut juga digelar pada jam belajar siswa.

Menurut Abyadi, pihak sekolah diduga telah melanggar PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Selain itu, Permendikbud No 80 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Bos untuk SMA, juga diduga telah dilanggar.

Dalam PP 17/2010 pasal 181 itu, dikatakan, pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan; melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Permendikbud No 80 tahun 2015, dijelaskan bahwa dana BOS merupakan program pemerintah untuk membantu memenuhi biaya operasional sekolah dan pembiayaan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran. “Jadi sudah jelas diatur tentang pelarangan pungutan di sekolah, kenapa masih ada lagi kutipan-kutipan seperti ini?” tanya Abyadi.

Tapi menurut Abyadi, kasus di SMA 8 Medan itu hanya puncak gunung es. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki institusinya, daya jangkau untuk menginvestigasi keseluruhan sekolah menjadi sangat terbatas. Karena itu, untuk menampung keluhan di bidang pelayanan publik di sektor pendidikan, pada 2014 lalu, mereka telah membuka posko pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Ajaran 2014/2015, untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat.

Tapi itu baru dari instansi sekolah yang berada di bawah koordinasi institusi Dinas Pendidikan Kota Medan. Belum lagi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Ombudsman justru harus mengawasi seluruh pelayanan publik yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tidak itu saja. Mereka juga mengawasi Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

“Dengan skup tugas yang sangat luas, tentu saja, kami harus berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas negara dengan segala keterbatasan yang kami miliki,” tegas Abyadi.

Ombudsman RI dan Kepala Perwakilan ORI Sumut ketika melakukan talkshaw di salah satu radio di Medan.
Ombudsman RI dan Kepala Perwakilan ORI Sumut ketika melakukan talkshaw di salah satu radio di Medan.

Karena itu, selain menerima laporan di kantor Ombudsman Jalan Majapahit No 2 Medan dan line-telepon (061) 4565129, serta menginvestigasi kasus secara langsung, Ombudsman Sumut juga melakukan koordinasi dengan instansi lain yang juga melakukan pengawasan, misalnya instansi internal pemerintahan seperti Inspektorat, juga dengan lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kota. Mereka juga aktif menguatkan hubungan dengan pihak kepolisian. “Wewenang ombudsman tidak pada penuntutan karena itu untuk menindanlanjuti kasus-kasus yang bertentangan dengan hukum, kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” katanya.

Visi Ombudsman

Nomor telepon yang bisa dihubungi masyarakat untuk mengadukan pelayanan publik.
Nomor telepon yang bisa dihubungi masyarakat untuk mengadukan pelayanan publik.

Ombudsman adalah sebuah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut ketentuan di Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI, Ombudsman bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pasal 3 UU No. 37/2008 tentang ORI dirincikan kinerja Ombudsman berdasarkan asas kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan.

“Visi Ombudsman yaitu mewujudkan pelayanan publik prima yang menyejahterakan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Abyadi.

Sementara di antara misinya adalah melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik; mendorong penyelenggara negara dan pemerintah agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaraan hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan; dan mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi berbasis teknologi informasi.

Tupoksi Ombudsman adalah menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; melakukan pemeriksaan subtansi atas Laporan; menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan

Membangun jaringan kerja; melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan melakukan tugas kain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Para Asisten Ombudsman Sumut dalam salah satu acara sosialisasi pelayanan publik.
Para Asisten Ombudsman Sumut dalam salah satu acara sosialisasi pelayanan publik.

Abyadi juga menjelaskan, perwakilan Ombudsman di tiap provinsi, berfungsi sama dengan tugas ombudsman di tingkat pusat. “Hanya di tingkat perwakilan mengawasi tingkat provinsi. Kami juga melaksanan tugas tertentu yang diberikan oleh Ombudsman pusat,” katanya sembari menerangkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Bab III Pasal 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Misalnya, pada September 2016 kemarin, Ombudsman Sumut mendamping Tim Ombudsman RI yang secara langsung mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan di Jalan Iskandar Muda, untuk melihat langsung proses perekaman e-KTP. Kunjungan dilakukan seiring membludaknya jumlah warga karena adanya batas waktu perekaman. Kunjungan tersebut dipimpin Pimpinan Ombudsman RI Alamsyah Saragih.

Ombudsman Sumut juga ikut serta sebagai tim ketika mengawasi proses dwelling time di pelabuhan Belawan. Seperti diketahui, pengawasan sektor ini menjadi salah satu konsentrasi Ombudsman pusat di seluruh pelabuhan di Indonesia. “Kasus dwelling time yang terbongkar secara nasional itu merupakan temuan tim Ombudsman,” kata Abyadi.

Abyadi menyadari, kinerja Ombudsman mesti ditingkatkan secara terus-menerus. “UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah hadir sejak 7 tahun silam. Namun hingga kini penyelenggaraan pelayanan publik masih jauh dari yang diharapkan peraturan dan perundang-undangan. Ini terlihat dari hasil survei Ombudsman Sumut sejak 2013,” kata Abyadi, sembari menambahkan Ombudsman Sumut selalu menyelenggarakan survey pelayanan publik yang dirilis secara periodik.

Dia menuturkan, masyarakat harus berperan aktif untuk mengadukan permasalahan mereka. “Jangan diam sama. Tapi itu juga karena pengelolaan pengaduan masyarakat yang harus disediakan penyelenggara pelayanan publik juga tidak maksimal,” tegas Abyadi. Padahal, menurut pasal 8 ayat (2) huruf b dan pasal 37 dan 37 UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara wajib menyediakan sarana dan petugas pengelolaan pengaduan masyarakat.

“Itu hak masyarakat. Bahkan ada ketentuan pengelolaan pengaduan itu dikelola secara baik dan terintegrasi secara nasional,” katanya sembari menyebutkan Peraturan Presiden (PP) No 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Dikatakannya, Ombudsman Sumut telah membuka line-telepon di nomor 0811-6175353 agar masyarakat dapat mengadukan pelayanan publik.

Selain itu, agar setiap masyarakat turut aktif mengawasi dan melakukan pengaduan, sembari menguatkan peran penyelenggara negara agar lebih pro-aktif dalam melayani publik, maka Ombudsman Sumut juga aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan ke masyarakat serta penyelenggara pelayanan publik. “Tak kalah penting adalah hubungan yang baik dengan media-massa. Peran media massa yang juga melakukan aktif pengawasan, sangat membantu dalam kerja-kerja Ombudsman,” tutur Abyadi Siregar yang sebelumnya juga aktif sebagai wartawan di media terkemuka di Kota Medan ini. (*)


laporan: redaksi

 

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda