Opini

Pudarnya Idealisme Media

Selama ini pers (media) sering dianggap sebagai lembaga yang mampu menyemai idealisme dalam memberikan informasi yang akurat terhadap masyarakat dalam berdemokrasi. Karenanya  wajar jika kemudian ia mendapat julukan sebagai  “the fourth estate”, pilar keempat penyangga kehidupan demokrasi.

Dari julukan tersebut, harapannya  lewat media masyarakat mendapatkan informasi bagaimana menyikapi perbedaan pandangan,  melalui media masyarakat mendapatkan pencerahan informasi bagaimana menentukan pilihan politik, dan melalui media masyarakat belajar bagaimana bersikap yang bijak dalam menghadapi keragaman.

Ya. Memang paada dasarnya media berada di posisi tengah sebagai sebuah saluran yang netral dan tidak memihak di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dimana semua pihak dapat menyampaikan posisi dan pandangannya secara bebas. Media berada di posisi netral artinya media mampu menjembatani antara publik dan pemegang kekuasaan ataupun sebaliknya.

Akan tetapi,  ada kecenderungan media tidak lagi memiliki idealisme yang diharapkan masyarakat. Dalam perjalanannya, media yang sebelumnya bersifat netral, sesungguhnya tidak benar-benar bersifat netral, masih ada beberapa pihak yang selalu melakukan intervensi sehingga menjadikan media kehilangan independensi yang menjadi jati-dirinya.

Sudah menjadi rahasia umum, dewasa ini  media telah dikendalikan oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan pragmatis. Implikasinya, isi media pun tidak mencerminkan kepentingan publik. Ruang publik menjadi tergadaikan oleh kepentingan pemiliknya dan penguasa. Konten media, seperti televisi, isinya sering tidak berkualitas, tema-temanyapun tak sama tapi serupa. Informasi yang disajikan pun cenderung diulang-ulang. Kritis terhadap yang lain, tetapi tidak kritis terhadap dirinya sendiri.

Fenomena “perselingkuhan” antara kepentingan ekonomi bisnis, politik dengan pemilik media telah merampas hak-hak publik. Padahal frekwensi yang digunakan adalah milik publik. Kecenderungan pelanggaran penggunaan ruang publik oleh media tersebut karena tersingkirnya  kontrol terhadap media serta melemahnya kekuasaan negara. Lemahnya kontrol publik dan kekuasaan negara membuat media televisi membabi buta dalam menyampaikan, menayangkan, dan menyiarkan kontennya. Kebebasan yang kebablasan tetapi publik tidak memiliki kebebasan untuk memilih informasi yang akurat. Ia tidak memedulikan hak publik untuk memperoleh informasi yang benar dan berkualitas.

 

Pesona Media

Tidak bisa dipungkiri, media memang memiliki dampak besar dalam pembentukan opini dan persepsi. Media masih diyakini dapat mempengaruhi khalayak dengan opini yang dibentuk media. Karena itu bagi banyak pihak keberedaan media itu sangat mempesona dan mereka begitu berambisi untuk mengendalikan dan menguasainya.

Dampak media yang luar biasa, menyebabkan banyak pemilik media yang pada akhirnya saling memperebutkan kursi kekuasaan politik. Karena mereka menyadari bahwa menguasai media sama dengan menguasai publik. Ini yang terlihat jelas ketika para politisi saling memiliki media yang digunakan sebagai kendaraan politiknya.

Di era sekarang, media bukan hanya menjadi alat komunikasi yang efektif, tapi juga telah menjadi industri yang menopang kehidupan berpolitik. Dan ketika kapitalisme memenangkan persaingan, hegemoni atas media pun menjadi konsekwensi yang tak terelakkan.

Di tangan media, kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan berserikat (adagium demokrasi) menjadi senjata yang ampuh untuk menghabisi demokrasi itu sendiri. Selama ini, media dipersepsikan memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi negara dan kapital. Pada kenyataannya, kekuatan media itu tak pernah hadir karena tereduksi oleh hegemoni negara dan dominasi kapital.

 

Kaptalisasi Media

Dalam posisi ini media dipandang lemah dan tak berdaya karena media cenderung mengikuti arus kekuasaan yang dominan. Akibat melemahnya fungsi media di negara-negara berkembang yang mengedepankan dominasi kapital, bahkan melebihi proses-proses kapitalisasi yang terjadi di negara maju sekali pun, sehingga isu sentral yang relevan dikedepankan di sini adalah demokratisasi media di tengah belenggu ekonomi dan politik.

Dalam sejumlah penelitian terungkap bagaimana fenomena konglomerasi media juga bisa kita jumpai di Indonesia. Zulhasril Nasir dalam disertasinya berjudul “Perubahan Struktur Media Massa Indonesia dari Orde Baru ke Orde Reformasi, Kajian Media Politik-Ekonomi” menyebutkan, bahwa Kelompok Kompas Gremedia Grup (KKG) dan Kelompok Jawa Pos (KJP) adalah dua kelompok besar di antara 24 kelompok media massa di Indonesia.  KKG mengendalikan 15 surat kabar, 14 tabloid, 19 majalah, 5 stasiun radio, 1 stasiun televisi, disamping 3 perusahaan multimedia, 5 penerbitan, 1 percetakan dan 5 kedai buku. KKG, bahkan menginvestasikan modalnya di bidang perhotelan di 10 kota besar, dan mengelola industri rotan dan kertas. Sementara KJP, memiliki 107 media, dan Media Indonesia memiliki 14 perusahaan media, termasuk sebuah stasiun televisi dan hotel bertaraf internasional di Bali (Nasir, 2004).

Sedangkan komposisi kepemilikan media elektronik (stasiun TV), Agus Sudibyo dalam Ekonomi Politik Media Penyiaran (2004) mengungkapkan, bahwa RCTI dimiliki Bambang Trihatmodjo. Para pemegang saham SCTV, adalah Henry Pribadi dan Sudwikatmono (adik tiri Soeharto) serta Halimah Trihatmodjo (menantu Soeharto). TPI dimiliki oleh Tutut. Saat Tutut menjabat sebagai Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) juga menancapkan pengaruhnya yang luar biasa pada sektor bisnis radio komersial. Indosiar dimiliki oleh Salim Grup, kelompok bisnis yang dimiliki oleh Liem Sioe Liong (kroni Soeharto). Hanya ANTV (1993) yang tidak punya kaitan langsung dengan Cendana. Stasiun televisi ini dimiliki Bakrie Group dan Agung Laksono, tokoh Golkar. Dalam bisnis media, Bob Hasan memegang hak monopoli suplai kertas Koran lewat PT Aspex Papers.

Dalam perkembangan terakhir, peta konglomerasi pemilikan media nasional itu memang banyak mengali perubahan, namun tetap saja konfigurasinya didominasi oleh kekuatan kapitalisme dan kekuasaan. Buktinya sejumlah pucuk pimpinan sejumlah parpol masih eksis sebagai owner dari korporasi perusahan pers nasional.

Lantas jika demikian faktanya, selanjutnya  muncul pertanyaan mungkinkah  media akan bersikap netral dan fair terhadap semua pihak jika pemiliknya adalah obyek yang harus dikontrol ?

Selayaknya memang harus dipahami, bahwa media tak sekedar menjadi pembentuk pendapat umum yang mengkritik pemerintah maupun kapital, namun keberadaan media dengan pendapatnya itu sendiri merupakan ruang publik (public sphere) di mana permasalahan kebijakan dibincangkan dan dirumuskan; permasalahan kebijakan perlu ditolak atau diperkuat. Dari kondisi ini kontrol dapat ditegakkan dan partisipasi rakyat berjalan efektif, mutlak diperlukan adanya kebebasan memperoleh informasi. Disamping itu, diperlukan adanya kesediaan berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, termasuk dalam pengertian ini berbeda pandangan dengan pemerintah.

Sejatinya, relasi media massa, kelompok dominan, dan masyarakat menyiratkan hubungan yang hegemonik. Hegemoni berupaya untuk menumbuhkan kepatuhan dengan menggunakan kepemimpinan politis dan ideologis. Yang dimaksud hegemoni di sini  bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dan konsensus.

Dengan demikian media massa dapat ditafsirkan,  pertama: sebagai medium tempat dimana wacana dari kepemimpinan politik dan ideologis disebarkan, kedua: sebagai arena tempat dimana keragaman praktek wacana dilakukan, dengan tujuan akhir adalah membangun konsensus dengan pihak yang lemah. Hasil konsensus ini digunakan kelas yang lemah untuk menafsirkan pengalamannya yang sebelumnya telah diintrodusir oleh pihak yang berkuasa atau kelompok dominan.

 

Penutup

Dalam tataran ideal, pakar linguistik Noam Chomsky mengstakan bahwa untuk membuat demokrasi menjadi demokratis, media harus memenuhi dua fungsi. Pertama, media harus melaporkan berita secara apa adanya, lengkap dan tidak memihak. Kedua, media harus berfungsi sebagai pembela masyarakat melawan penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan.

Namun, dalam konteks kekikinian sepertinya idealitas fungsi media itu sepertinya musykil untuk terwujud, karena media (mainstream) tampaknya sudah merasa begitu nyaman menjadi bagian dari kekuasaan. (*)


M. Risfan Sihaloho

Redpel kabarhukum.com, Koordinator JJM (Jaringan Jurnalis Muhammadiyah)

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda