Tak Bayar Lebih 3 Tahun, Kendaraan Ditahan Plus Denda

Pajak Kendaraan akan Dirazia Sampai ke Rumah

Razia polisi (ilustrasi)

KABARHUKUM-JAKARTA | Pemerintah terus mengolah cara untuk menarik pajak dari masyarakat. Pajak paling kinclong tentunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Nah, di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat kebijakan baru bagi mereka yang tak bayar PKB lebih dari 3 tahun. Mereka yang tak bayar pajak lebih dari 3 tahun maka kendaraannya akan ditahan atau dikandangkan, plus, terancam denda sebesar Rp500 ribu per hari jika tidak segera melunasi atau menebus kendaraannya.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan PT Jasa Raharja Cabang DKI tentang Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Pendapatan Pusat melalui Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta Pengesahannya.

Dimulainya kebijakan itu ditandai dengan operasi besar-besaran Pemprov DKI Jakarta bersama jajaran kepolisian dan Jasa Raharja pada Jumat (11/8/2017) ini. ”Kami sudah melakukan sosialisasi pentingnya membayar pajak kendaraan, lalu kami berikan penghapusan denda penunggak pajak kendaraan yang besarannya 2%. Agustus ini masuk penindakan,” ujar Kepala BPRD, Edi Sumantri di Jakarta.

Dia berharap langkah itu akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. ”Pastinya mengoptimalkan penerimaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), PKB, BBN-KB,dan SWDKLLJ serta penerimaan retribusi,” tandasnya.

Razia dilakukan untuk mengejar target penerimaan pajak kendaraan bermotor 2017 sebesar Rp 12,9 triliun. Sekda DKI Saefullah berharap target tersebut tercapai pada akhir tahun ini.

Operasi dilakukan melalui pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Pengemudi dan kendaraan bermotornya akan diperiksa kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan serta kelengkapan persyaratan administratif lainnya.

“Nanti kendaraan yang dikandangkan ini dikenakan retribusi penyimpanan kendaraan sebesar Rp 500 ribu per malam. Ini di luar pajak dan sanksi denda. Berlaku untuk motor ataupun mobil,” kata Edi menerangkan maksud denda Rp500 ribu per hari itu.

Dia menegaskan razia tersebut akan diadakan hingga tingkat kecamatan. “Razia ini akan dilakukan terus-menerus. Bahkan direncanakan razia kendaraan bermotor yang menunggak pajak akan dilakukan hingga tingkat polsek. Jadi mereka dicegat sampai tingkat kecamatan,” tegas dia.

Selain di jalan, pemeriksaan juga akan dilakukan di kantong-kantong parkir, bahkan kediaman wajib pajak (door to door).  “Ya mendatangi (rumah) juga. Kita mendampingi badan pajak,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra, kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (11/8/2017). (*)

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda