Opini

Kekuasaan dan Monopoli Kebenaran

 

Bahwa mencari kebenaran itu lebih bernilai dibandingkan menguasainya. (Albert Einstain)

 

Bagi dunia filsafat dan ilmu pengetahuan boleh jadi adagium yang dilontarkan Albert Einstain di atas sangat relevan, namun tidak untuk politik dan kekuasaan. Justru dalam politik dan kekuasaan ikhtiar mencari kebenaran bukanlah suatu yang penting dan sama sekali bukan menjadi tujuan. Yang paling perlu dalam politik dan kekuasaan itu adalah bagaimana menguasai kebenaran. Karena dengan menguasai kebenaran, tentunya akan mempermudah penguasa atau kelompok politik untuk memenangkan kepentingannya

Dan galibnya, pihak yang paling potensial untuk menguasai kebenaran adalah mereka yang sedang memegang kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang digenggam, maka semakin besar peluang memenangkan pertarungan untuk menguasai kebenaran.

Dalam konteks politik dan kekuasaan, makna menguasai kebenaran adalah bagaimana penguasa menggunakan segenap kekuasaan yang dimilikinya secara optimal untuk selalu merasionalisasi dan menjustifikasi setiap perilaku dan kebijakan yang dikeluarkannya.

Lihatlah, betapa rezim penguasa hari ini begitu arogannya ingin memonopoli kebenaran. Mereka menganggap paling benar, tak pernah salah dan tak mau disalahkan.

Adalah realitas yang tak dapat dipungkiri, bahwa konstelasi dunia politik republik ini benar-benar berada dalam kegaduhan. Sekarang orang pun susah membedakan mana emas mana loyang, mana kebenaran dan manipulasi,  mana citra dan mana kesungguhan.

Dewasa ini, dunia  politik menjadi begitu buram ; dipuji sekaligus dinista. Dunia politik dan kekuasaan kerap dibenci karena dianggap sebagai cara mengeruk keuntungan pribadi.  Namun dunia politik  juga dirindukan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan membagi kekuasaan dengan benar untuk kemaslahatanrakyat banyak.

Sulit dipisahkan, mana kegaduhan yang dibikin para mafia dan antek asing yang selama ini menyengsarakan rakyat. Inilah kegaduhan hitam, yang dibuat para mafia dengan cara membuat opini dan pengalihan isu, agar manuver dan kegiatan mereka mengambil sumber daya alam Indonesia tak terendus.

Parahnya lagi, kebenaran yang mereka klaim justru kebanyakan bertolak belakang dengan akal sehat dan nalar waras rakyat. Tapi mereka tak pedulikan semua itu. Malah, dengan didukung jaringan media arus utama yg sudah mereka kuasai, klaim kebenaran itu tetap ingin mereka paksakan sebagai sesuatu yang akan memberi kemaslahatan bagi rakyat.

Oleh rezim penguasa, fakta sering diputarbalikkan menjadi kebohongan, dan kebohongan diputar menjadi kebenaran. Bahkan akal sehat juga sering dijungkirbalikkan. Dan anehnya, bila ada yang mengkritik  kebijakan penguasa langsung dicap sebagai fitnah, ghibah, tidak move-on dan sebagainya.

 

Absurd

Bila dicermati, sesusngguhnya ikhwal kebenaran dalam konteks politik adalah sesuatu yang  absurd. Artinya, kebenaran politik itu sangat musykil untuk diukur objektivitas dan validitasnya. Kecendrungan ini boleh jadi  disebabkan nalar politik yang memproduksi kebenaran itu memang cenderung bersifat  relativistik.

Secara empiris,  tradisi politik praktis itu memang sering diidentikkan dengan ikhwal “kepentingan” belaka. Karenanya wajar kemudian kebenaran politik hanya  semata dianggap sebagai hasil representasi dari kepentingan politik. Kebenaran politik yang disajikan tidak akan pernah lepas dan bebas dari nilai kepentingan politik. Sebagai implikasinya, muncul adagium yang memandang  kebenaran dalam politik itu “tidak selalu harus benar” dan begitu juga kesalahan  “tidak pula melulu mesti salah”.

Terkait hal ini,  filsuf eksistensialis Prancin, Jean Paul Satre dengan sinis pernah menyebut politik tidak lain adalah sebuah ilmu yang memungkinkan pemiliknya (politisi) dapat menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling benar, sedangkan orang lain salah. Dengan demikian, wajar saja jika kemudian tindakan dan prilaku politik bisa menjadi  “serba benar” atau “serba tidak keliru”, meskipun sebelumnya pandangan umum sudah menganggapnya sebagai sesuatu yang salah, kontroversial dan irrasional.

Begitulah. Dalam politik yang sering dilakukan oleh para politisi  sebenarnya bukan memihak kepada kebenaran sejati, melainkan berpihak kepada kebenaran subjektif yang tidak lain merupakan cerminan dari kepentingan politik.

 

Secara historis, tentunya kita masih ingat, di masa pemerintahan Orde Baru, bangsa ini pernah mengalami masa dimana telah terjadi monopoli kebenaran oleh rezim penguasa. Atas nama negara, penguasa otoritarian saat itu tampil sebagai pembuat sekaligus penafsir tunggal kebenaran politik untuk mengamankan status-quo kekuasaannya.

Dalam segala hal pihak  penguasa selalu memaksakan semua yang dilakukannya harus dianggap dan diamini sebagai sesuatu kebenaran yang tidak pernah salah. Dan jika ada pihak-pihak  yang berupaya menginterupsi atau mengoreksinya, maka itu akan dianggap sebagai tindakan subversif yang kemudian pantas untuk dibungkam secara represif. Terbukti, tidak sedikit tokoh, kelompok dan media massa yang mencoba nekat menyuarakan dan memperjuangkan  kebenaran yang berbeda dengan kebenaran pemerintah telah menjadi korban kelaliman penguasa pada waktu itu.

Namun setelah rezim Orba runtuh dan  bangsa ini memasuki era reformasi, kondisi pun berubah drastis. Kehadiran gerakan reformasi sebagai antitesa dari Orba telah membawa angin perubahan yang cukup radikal bagi bangsa ini. Salah satu implikasi yang paling menonjol dari kehadiran gerakan reformasi  adalah terbukanya kran kebebasan ditengah-tengan kehidupan bernegara, termasuk dalam sektor kehidupan politik.

Tak ayal, eforia pun melanda sebagian besar anak bangsa menyambut era kebebasan tersebut. Tiba-tiba siapapun  tidak tabu lagi untuk bersuara memuntahkan aspirasinya. Begitu juga terkait  kebenaran politik, negara bukan lagi jadi satu-satunya penguasa tunggal kebenaran politik yang dominan. Setiap orang atau kelompok kepentingan bebas memiliki klaim kebenaran politik masing-masing.

 

Hegemoni

Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun determinasi negara  terhadap kebenaran politik sudah berkurang sedemikian rupa, sesungguhnya bukan berarti syahwat penguasa untuk menguasai kebenaran politik mengalami stagnasi. Seperti yang terlihat belakangan ini, sebenarnya gelagat hasrat pihak penguasa untuk menguasai kebenaran politik masih cukup besar. Namun masalahnya,  rezim penguasa di zaman reformasi tidak  menguasai kebenaran politik dengan cara kursif seperti yang dipraktikkan oleh rezim penguasa orba. Oleh karenanya pilihan yang paling efektif diambil penguasa adalah dengan cara memaksimalkan  hegemoni kekuasaan yang dimilikinya.

Dalam konteks hegemoni, pihak penguasa dengan segenap instrumen kekuasaannya dituntut mampu lebih moderat untuk “memaksakan” versi kebenaran politiknya. Salah satu modus pembenaran politik yang populer dilakukan oleh pelaku politik dan kekuasan adalah lewat “pencitraan”. Dengan pecitraan yang dirancang sedemikian rupa dan dilakukan secara hegemonik.

Namun, sepertinya ini bukan kerja yang gampang. Sekarang rakyat sudah makin cerdas dan kritis, tidak mudah untuk begitu saja menerima kebenaran politik yang disuguhkan oleh pengusaha.

Jika kebenaran politik begitu musykil untuk dipercaya, maka sesungguhnya masih ada bentuk representasi lain yang justru penting untuk selalu diperjuangkan dan ditradisikan, yakni  “politik kebenaran”. Apa itu politik kebenaran?

Secara sederhana, politik kebenaran itu dapat diartikan dengan politik kejujuran. Artinya, politik dan kekuasan harus selalu dijalankan dengan etos kejujuran dan ketulusan dalam rangka memperjuangkan  kemaslahatan bersama (bonum commune). Seorang politisi yang menganut ideologi politik  kebenaran akan senantiasa menjadikan dunia politik dan kekuasaan sebagai instrumen perjuangan untuk mewujudkan kebenaran dan kebaikan.

Namun perlu diingat, bagi politisi hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dan menguntungkan  untuk dilakukan dalam kultur politik pragmatis. Karena dunia politik adalah kumpulan fakta dan realitas yang syarat kebohongan dan kemunafikan. Seperti  pernah diungkapkan George RR Martin dalam bukunya  “A Clash of Kings” (1998); orang sering mengklaim rasa lapar akan kebenaran, tapi jarang menyukai rasa itu saat disajikan.

Dan perlu dipahami, politik kebenaran tidak sama dengan politik pembenaran. Politik kebenaran adalah bentuk praksis dari tradisi politik adiluhung (high politic), sedangkan politik pembenaran merupakan praktik politik murahan  (low-politic) yang ditujukan untuk membenarkan perilaku busuk politik.

 

Penutup

Boleh jadi, bagi sebagian orang gagasan politik kebenaran mungkin dianggap sebagai sesuatu yang utopis dan tidak realistik. Namun meskipun demikian,  jangan sampai hal itu membuat kita pesimis dan melemahkan iktikad kita untuk terus berusaha menyirami konstelasi dunia politik kita yang begitu kering-kerontang dari nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan ketulusan.

Kita berharap masih ada —walaupun segelintir – politisi di negeri ini yang masih memiliki hati yang bersih untuk ikhlas memperjuangkan politik kebenaran dan punya nyali untuk mengatakan seperti yang pernah dinyatakan oleh Umar bin Khattab; “Jika ada seribu orang yang membela kebenaran, aku berada diantaranya. Jika ada seratus orang yang membela kebenaran, aku berada diantaranya. Jika ada sepuluh orang pembela kebenaran, aku tetap ada di barisan itu. Dan jika hanya ada satu orang yang tetap membela kebenaran, maka akulah orangnya.”. Semoga. (*)

 

M. Risfan Sihaloho, Redpel kabarhukum.com dan Koordinator JJM (Jaringan Jurnalis Muhammadiyah)

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda