Ummat Islam Layak Kukuhkan Buni Yani sebagai “Tokoh Penyadaran dan Pendidikan Media Sosial”.

Buni Yani

KABARHUKUM-Medan | Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiya Sumatera Utara (LHKP – PWMSU Shohibul Anshor Siregar mengusulkan agar umat Islam Indonesia mengukuhkan Buni Yani sebagai “Tokoh Penyadaran dan Pendidikan Media Sosial”. Dengan sejumlah alasan, Shohibul juga menuntut pembebasan Buni Yani dari segala tuntutan hukum.

Pertama, kata Shohibul, pasal-pasal tuntutan yang diajukan kepadanya terasa sangat jauh dari nilai-nilai keadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh  Prof Dr Yusril Ihza Mahendra dalam kesaksiannya sebagai ahli dalam sidang ke-13 kasus pelanggaran UU ITE untuk terdakwa Bun Yani, unsur pidana dalam pasal 32 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terlalu dipaksakan. Sesuai pasal 32 yang terdiri dari 3 ayat itu, kalau orang mengupload atau menyebarluaskan sesuatu yang kemudian diubah isinya dianggap bisa dipidana. Tetapi itu terkait dengan ayat 3, yaitu kalau sesuatu itu memang bersifat rahasia.

“Kalau bersifat rahasia kemudian di-upload dan diubah, itu yang bisa dipidana. Pidana bisa dijatuhkan jika publik tidak bisa mengakses sumber aslinya,” ungkap Koordinator n’BASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya) ini, Kamis (14/9).

Kemudian, lanjut Shohibul, andil Bun Yani cukup besar mendorong kesadaran bangsa Indonesia, terlebih umat Islam, bahwa berpolitik itu bagian dari ibadah dan amal soleh yang tak mungkin dipisahkan dari agama. “Banyak umat Islam di Indonesia yang baru sadar bahwa agamanya menuntutnya nalar politik, dan perjuangan politik itu sebuah obligasi moral yang sakral dengan atau tanpa bergabung menjadi anggota sebuah partai politik,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Shohibul, meski mungkin tak bernah berucap eksplisit, tetapi Bun Yani banyak menyadarkan umat Islam di Indonesia bahwa dengan Pancasila dan UUD 1945 Indonesia adalah ‘Darul Ahdi wassyahadah’ yang wajib diperjuangkan tanpa basa-basi, dan wajib dijaga dari kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh siapa saja dari dalam maupun luar, serta wajib menjaga kewibawaan, martabat dan kemandiriannya menuju perjuangan berat mewujudkan baldah thayyibah wa rabbun ghafur.

“Buni Yani juga menyadarkan bangsa Indonesia bahwa demokrasi bukan wahana dan proses sistematis untuk pengingkaran atas nilai, pandangan dan hak-hak warga negara berdasarkan keyakinan sesuai ajaran agamanya,” tegas dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini.

Seterusnya, Shohibul juga mencermati tentang sosok  Buni Yani yang mungkin tak pernah terlihat ada dalam barisan dan kumpulan massa Indonesia 411 dan 212. “Ia (Buni Yani-red)  juga tak terlihat berorasi di panggung-panggung yang disediakan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Fakta ini tentu pantas jadi pertimbangan,” sebutnya.

Lalu, Buni Yani mungkin juga bukan orang sekelas ulama besar yang sangat kompeten menjelaskan implementasi Al-Maidah ayat 51 untuk membentuk sikap politik tercerahkan dalam kebenaran di tengah umat. Tetapi Shohibul menilai Buni Yani telah berinisiatif dan pasang badan untuk apa yang dianggapnya benar dan dibutuhkan umat. “Ia telah tampil mewakili pecinta kebenaran dan keadilan untuk umatnya dan menyadarkan umat lain bahwa penistaan terhadap agama apa pun tak mungkin ditoleransi,” tegasnya.

Untuk semua perjuangannya itu, kata Shohibul, Buni Yani telah berhadapan dengan resiko yang dapat merontokkan kesabaran melalui ujian iman yang dahsyat.  “Karena itu saya serukan pembebasan Bun Yani,” pungkasnya. (*)

 

Komentar Anda