Jalan Mukhtar Basri Tak Kunjung Diperbaiki, LAPK: Walikota Ingkar Janji

Kondisi Jalan Mukhtar Basri yang kupak-kapik dan penuh lobang.

KABARHUKUM-Medan | Sekretaris LAPK (Lembaga Advokasidan Perlindungan Konsumen) Padian Adi S Syaputra mengatakan, janji Walikota Medan untuk menuntaskan perbaikan infrastruktur jalan akan rampung pada Tahun 2017 sepertinya tidak akan terwujud. Perbaikan yang dilakukan masih terkonsentrasi di kecamatan tertentu saja sehingga terjadi diskriminasi pada daerah tertentu.

“Sebagai perbandingan antara kecamatan Johor dilakukan perbaikan dua kali sepanjang 2017 dengan kecamatan Medan Timur yang sudah 3 tahun rusak parah tak kunjung selesai diperbaiki,” ujarnya, Senin (25/9).

Padian mengungkapkan, penderitaan akibat jalan rusak selama bertahun-tahun sangat dirasakan warga Glugur Darat dan Kampung Durian termasuk Mahasiswa dan Pegawai UMSU yang harus berjuang melewati lumpur dikala hujan dan menghirup abu dikala kemarau akibat sisa galian parit yang tak kunjung selesai. “Dua akses jalan menuju UMSU yaitu Jalan Mukhtar Basri dan Jalan Bukit Barisan kondisinya sangat parah sudah 3 kali berganti walikota dan sudah puluhan pejabat yang berkunjung tapi tak kunjung diperbaiki. Sampai ada adagium; ‘mungkin harus presiden yang lewat jalan Mukhtar Basri dan Bukit Barisan baru jalan diperbaiki’, ” sebutnya.

Menurut Padian, kerugian yang dialami tentu sangat besar sekali, mulai dari iklim usaha tidak menjanjikan di kawasan ini tidak seperti kawasan kampus lain yang menjadi pusat tongkrongan mahasiswa. Kerugian tidak langsung juga dirasakan pengguna kenderaan yang melintas mulai dari kenderaan yang rusak hingga tidak produktifnya mahasiswa UMSU secara umum. “Banyak yang terhalang melakukan aktivitas lain di luar kampus, karena akses keluar kampus jadi lambat dan macet akibat jalan rusak parah,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjutnya, langkah yang dilakukan warga sekitar UMSU agar Pemko Medan memperbaiki jalan rusak sudah berulangkali. “Mulai dari tanam pohon, semen jalan bahkan protes secara langsung sudah dilakukan, tetapi Walikota Medan tidak bergeming dari sikap arogansi dan diskriminatif. Maka, jargon ‘Medan Rumah Kita’ hanya hisapan jempol semata atau malah maksudnya kalau jalan rusak warga sendiri harus memperbaiki,” tegas Dosen Fakultas Hukum UMSU ini.

Idealnya, kata Padian, pengguna jalan yang melintas lebih dari 25.000 orang per minggu khususnya mahasiswa UMSU sebanyak 20.000 orang harus melakukan protes terhadap Pemko Medan yang diskriminatif. Warga harus mendorong Pemko Medan segera melakukan perbaikan jalan rusak di Jalan Mukhtar Basri dan Bukit Barisan yang dinilai sangat lambat dikerjakan. “Padahal APBD tahun 2016 dan APBD tahun 2017 telah dianggarkan untuk perbaikan Jalan Mukhtar Basri sekitarnya, tetapi mendekati akhir tahun belum kunjung diperbaiki,” ungkapnya.

Walikota harus sadar warga Medan Timur juga warga Kota Medan maka tidak ada alasan Pemko Medan tidak melakukan perbaikan jalan di Jalan Mukhtar Basri dan Bukit Barisan. “Jangan sampai Medan Johor merupakan akses jalan rumah pribadi Walikota Medan dilakukan pemeliharaan walaupun belum rusak, sementara Warga Medan Timur menderita akibat jalan rusak bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki,” tandasnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda