Opini

Norma Pengisian Jabatan Bila Wakil Kepala Daerah Berhenti atau Diberhentikan

Pengisian jabatan yang lowong apabila seseorang wakil kepala daerah (Wakil Gubernur atau Wakil Bupati/Wakil Walikota) berhenti atau diberhentikan diatur sebelumnya dalam psl 89 UU Nomor 23 tahun 2014, dengan bunyi : “Apabila wakil kepala daerah berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah”.

Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau yang lazim disebut dengan istilah ‘Pemilukada’ dalam perkembangan terakhir telah diatur dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tgl 1 Juli 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang ini, mekanisme pengisian jabatan yang lowong bila seseorang wakil kepala daerah (Wakil Gubernur atau Wakil Bupati/Wakil Walikota) berhenti atau diberhentikan justru diatur dalam psl 176. Khusus bila Wakil Kepala Daerah yang berhenti atau diberhentikan itu semula berasal dari usungan partai politik atau gabungan partai politik dalam arti bukan berasal dari calon perseorangan (independen), maka rujukannya adalah pada psl 176 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (5).

Adapun bunyi ayat (1), yaitu : “Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupa-ten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung”, kemudian dari pada itu, menurut bunyi ayat (2), bahwa : “Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, sedangkan ketentuan tentang tata cara pengusulan dan pengang-katannya diatur pada ayat (5) dengan bunyi sebagai berikut : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.
Pada bagian Penjelasan Undang-Undang ini, khusus tentang ayat (1) mau pun ayat (5) tidak ada sesuatu penjelasan melainkan hanya dikatakan ‘cukup jelas’, nampaknya ke-2 ayat ini menurut para pembuat undang-undang dinilai sudah cukup jelas tidak lagi yang butuh penjelasan, kecuali mengenai ayat (2) dikatakan : “Yang dimaksud dengan gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang adalah calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang diusulkan gabungan Partai Politik berjumlah 2 (dua) orang calon”.

Walau pun psl 176 ayat (5) mengatakan tata cara pengusulan dan pengangkatan wakil kepala daerah akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, bahkan menurut psl 205C UU ini Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 10 tahun 2016 ini sudah harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkan, sedangkan Undang-Undang ini dinyatakan berlaku pada tgl 1 Juli 2016 yang berarti selambat-lamnbatnya tgl 31 Oktober 2016, akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini sudah lampau 1 (satu) tahun Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan itu belum juga dibuat.

Tidak heran, Said Siradjuddin Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, ketika tampil mengomentari pro-kontra pandangan publik tentang pengisian jabatan Wakil Gubernur Riau Kepulauan yang lowong beberapa waktu lalu, antara lain mengatakan : “Menurut hemat kami, hanya ada dua opsi, pertama menunggu Peraturan Pemerintah turun atau DPRD Provinsi Kepri membentuk Panitia khusus (Pansus) yang akan menyusun Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur Kepri sebagai turunan dari Undang-undang ini” (Siradjuddin Said/Ketua KPU Provinsi Riau Kepulauan : ‘Begini Mekanisme Pengisian Jabatan Wagub Kepri’, Rubrik Opini, media online batamtoday.com, edisi Senin 17 April 2017 pkl 16:38 WIB).

Hanya sebelum ini mekanismenya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2014 tentang Pengisian dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagai aturan pelaksanaan dari psl 171 dan psl 176 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015 hingga terakhir dirubah lagi dengan UU Nomor 10 tahun 2016 ini, lagi pula dalam psl 205B UU Nomor 10 tahun 2016 dikatakan UU Nomor 8 tahun 2015 jo UU No 1 tahun 2015 dinyatakan semua peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini, maka oleh karena itu proses lebih lanjut dari hasil pemilihan DPRD nampaknya masih tetap mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2014 tgl 1 Desember 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. Antara lain, khusus pada tingkat Kabupaten/Kota usulannya disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sesuai psl 5 ayat (2), dan setelah dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratannya sesuai psl 7 ayat (2) maka Gubernur menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang memenuhi syarat kepada Menteri Dalam Negeri sesuai psl 8 ayat (2), dan pada akhirnya penetapan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan ketentuan psl 9 ayat (2).

Dari bunyi psl 176 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016, bahwa undang-undang tidak menentukan lain kecuali norma atau kaidah yang harus dipatuhi dalam pengisian jabatan yang lowong apabila Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur atau Wakil Bupati/Walikota) berhenti atau diberhentikan, yaitu :

  • Pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
  • Pemilihan oleh DPRD itu didasarkan pada usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  • Jumlah calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 2 (dua) orang.
  • Ke-2 orang calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik disampaikan melalui Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota).

Singkatnya, hak menentukan siapa-siapa saja 2 (dua) orang calon yang nantinya dipilih di dalam forum pemilihan DPRD sepenuhnya berada pada Gabungan Partai Politik Pengusung, bukan pada Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) dan juga bukan pada DPRD. Konstruksi psl 176 ayat (2) ini mengisyaratkan, bahwa ke-2 orang calon itu adalah hasil kompromi bersama antar Partai-Partai Politik Pengusung yang berarti dituangkan dalam sebuah Naskah Usulan atau Rekomendasi Bersama atau Rekomendasi Kolektif dan tentu harus ditandatangani bersama pula oleh Pimpinan masing-masing Partai Politik sesuai UU Partai Politik Nomor 2 tahun 2011 jo UU No 2 tahun 2008, yaitu Ketua (atau sebutan lain) bersama Sekretaris (atau sebutan lain). Pada frasa ‘Gabungan Partai Politik Pengusung’ terkandung hak bersama antar Partai Politik Pengusung dengan kualifikasi yang sama atau sederajat atau selevel dalam artian satu sama lain tanpa ada satu pun boleh melebihi atau mengungguli yang lain. Dalam konstruksi ini ada konsekwensi yuridis, bahwa bilamana dalam Gabungan Partai Politik Pengusung itu misalnya terdapat 3 (tiga) Partai Politik, usulan ke-2 orang calon harus merupakan hasil kompromi ketiga-tiganya, yang dibuktikan dengan dibubuhinya tanda tangan bersama antar ke-3 Pimpinan Partai Politik pada sebuah Rekomendasi Bersama. Sebaliknya, apabila usulan itu hanya ditandatangani 1 (satu) atau 2 (dua) Pimpinan Partai Politik dari Gabungan dimaksud, tak bisa tidak haruslah dianggap cacat atau invalid karena tidak utuh gara-gara masih ada 1 (satu) Partai Politik yang tidak ikut-serta padahal porsi haknya sama.

Sama halnya penggalan pendapat di dalam ‘analisis hukum’ DR Otong Rosadi SH MHum tentang pengisian jabatan Wakil Bupati Subang yang lowong pasca dilantiknya Wakil Bupati Imas Aryumningsih sebagai Bupati Subang untuk sisa masa jabatan 2013-2018 pada tgl 18 Juni 2017 lalu, yang berbunyi : “Ketentuan dalam ayat (2) ini mengandung makna bahwa dua orang calon Wakil Bupati yang diusulkan oleh PDIP dan Partai Golkar harus sama dan tidak bisa berbeda-beda. Setelah didapat dua calon yang disetujui oleh seluruh Partai Politik pengusung, baru diajukan ke DPRD Subang melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat pleno. Jadi tugas seorang Ibu Imas Aryumningsih Bupati Subang di sini hanya menyampaikan dua nama calon Wakil Bupati yang diajukan oleh PDIP dan Partai Golkar ke DPRD, bukan mengusulkan, hanya menyampaikan apa yang sudah diusulkan Partai Politik” (DR Otong Rosadi SH M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang, ‘Pengisian Jabatan Wakil Bupati’, Analisis Hukum, Media Online “ Pasundan Ekspres “, edisi 26 Juli 2017).

Sampai pada batas mana saja kewenangan DPRD adalah hanya melakukan pemilihan dengan memilih 1 (satu) dari 2 (dua) orang calon yang diajukan gabungan partai politik pengusung melalui Kepala Daerah. Dengan kata lain, sidang pemilihan untuk memilih 1 (satu) orang calon tidak boleh diselenggarakan oleh DPRD bilamana jumlah calon yang diterima dari Kepala Daerah sebagai produk gabungan partai politik pengusung kurang atau lebih dari 2 (dua) orang. Hingga pada akhirnya ketika tiba di tangan Menteri Dalam Negeri, tak boleh tidak, calon Wakil Kepala Daerah yang dikirim itu adalah Calon yang terpilih dalam pemilihan oleh DPRD sesuai usulan ke-2 orang calon dari Gabungan Partai Politik Pengusung yang disampaikan melalui Kepala Daerah. DPRD tidak diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memilih 1 (satu) orang dari lebih 2 (dua) orang atau memilih 2 (dua) dari 3 (tiga) orang atau lebih. Bila ternyata calon yang diajukan Kepala Daerah lebih dari 2 (dua) orang, tak bisa tidak, harus dikembalikan karena DPRD tidak diberi wewenang oleh UU untuk menyisihkan calon-calon lain sekedar menyisakan 2 (dua) orang calon untuk dipilih melalui forum pemilihan. Kalau memang 2 (dua) orang calon dan/atau berkas calon, itu pun kelengkapan berkasnya harus diteliti, apakah benar merupakan Rekomendasi Bersama produk hasil kompromi dari ‘gabungan partai politik pengusung secara utuh’, yang tentu terbukti dari tanda tangan dan cap jabatan pimpinan partai politik masing-masing.

Nah. Bagaimanakah halnya apabila ternyata norma atau kaidah tentang tata cara pengisian dan pengangkatan wakil kepala daerah yang telah ditentukan dalam psl 176 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) ini disimpangi, atau dengan kata lain dalam proses pengisiannya terjadi penyimpangan padahal Menteri Dalam Negeri sudah terlanjur menerbitkan Keputusan pengangkatan seseorang menjadi Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati atau Walikota ) berdasarkan kewenangannya pada psl 9 ayat (2) PP Nomor 102 tahun 2014 ? Apalagi bilamana ternyata ada seseorang atau pihak yang merasa dirugikan gara-gara penerbitan keputusan tersebut, apakah ada sesuatu tuntutan hukum yang bisa diajukan ?

Tentu difahami, bahwa seseorang Menteri menurut psl 2 butir 3 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN masuk kategori Pejabat Penyelenggara Negara, yang merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugas tata usaha negara atau administrasi negara berdasarkan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga dengan demikian masuk golongan pejabat tata usaha negara. Selaku pejabat tata usaha negara, setiap keputusannya merupakan keputusan tata usaha negara, yaitu sebagaimana dimaksud dalam psl 1 angka ke-1, angka ke-2 dan angka ke-3 UU No. 9 tahun 2004 jo UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Usaha Negara. Apabila sesuatu keputusan pengangkatan seseorang sebagai wakil kepala daerah entah Wakil Bupati atau Wakil Walikota nyata-nyata telah diterbitkan olehnya sesuai kewenangannya berdasarkan psl 9 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016, maka hal ini justru telah menampilkan wujud dan sifatnya sebagai keputusan tata usaha negara yang konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan/atau badan hukum perdata.

Bilamana keputusan tersebut diterbitkan dalam hal terdapat penyimpangan norma psl 176 UU Nomor 10 tahun 2016 dan penyimpangan itu berlangsung atau terjadi seiring dengan disimpanginya hak seseorang atau pihak lain, maka sepanjang penyimpangan ini dapat dibuktikan, niscaya telah terjadi apa yang lazimnya disebut sebagai ‘perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (onrechtmatige over heidsdaad)’, dalam hal ini oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Adanya penyimpangan ini dengan sendirinya telah memberikan alasan bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akibat penerbitan keputusan tersebut untuk untuk mengajukan gugatan tata usaha negara sesuai psl 53 ayat (2) UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Nomor 5 tahun 1986. Karena dari wujud dan sifatnya, keputusan itu nyata-nyata berten-tangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Bobot atau kualitas keputusan tata usaha negara itu justru telah tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara utuh.

Disamping itu, dalam hal psl 89 UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014 menentukan pengisian jabatan wakil kepala daerah yang berhenti atau diberhentikan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah, maka di dalam UU Nomor 10 tahun 2016 ini justru sangsi pidana atas setiap pelanggarannya diatur secara lebih luas dan tegas bila dibandingkan dengan apa yang diatur dahulu dalam psl 184 s/d psl 197 UU Nomor 8 tahun 2015. Di antara rangkaian panjang sangsi pidana yang diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 ini, pada psl 180 ayat (2) ditentukan, bahwa : “Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)”.

Dengan demikian, suatu keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengangkat seseorang menjadi Wakil Kepala Daerah bila ternyata menyimpangi norma psl 176 UU Nomor 10 tahun 2016 sudah selayaknya digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Nomor 5 tahun 1986, dan tak ada salahnya apabila dilaporkan pula kepada Penyidik Kepolisian berwenang sesuai psl 108 ayat (1) KUHAP karena melanggar norma psl 180 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016. (*)

 

Soraya Dharmawaty Francis, Alumni FH UI Jakarta, Peneliti pada Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP)

ARTIKEL TERKAIT

One Thought to “Norma Pengisian Jabatan Bila Wakil Kepala Daerah Berhenti atau Diberhentikan”

  1. Sepakat. Jika dilangkahi, ajukan saja dengan menggugat Mendagri ke PTUN, bila perlu diiringi langkah pidana.

Komentar Anda