LPSK: Solidaritas Masyarakat Indonesia Terhadap Korban Kejahatan Sangat Rendah

Ketua LPSK RI Dr. Abdul Haris Semendawai SH LLM memberikan kuliah umum di Auditorium Kampus UMSU Jalan Kapt. Mukhtar Basri Medan (18/11/2017)

KABARHUKUM-Medan | Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, Dr Abdul Haris Semendawai SH LLM mengatakan, negara Indonesia memang berazaskan Pancasila yang Berketuhanan yang Maha Esa dan Berkemanusian yang Adil dan Beradab, namun dalam hal kepedulian terhadap korban kejahatan solidaritas masyarakat kita masih rendah dan memprihatinkan.

“Cara pandang masyarakat Indonesia terhadap korban kejahatan masih sangat sempit,” ujarnya saat memberikan Kuliah Umum dengan tema “Peran LPSK dalam Penegakan Hukum di Indonesia” di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Sabtu (18/11/2017).

Lebih lanjut Haris membandingkan, dimana solidaritas masyarakat terhadap korban bencana alam jauh lebih tinggi ketimbang kepada korban kejahatan. “Ini fakta, bahwa ketika terjadi bencana alam disuatu daerah, maka secara serta merta akan mendapat respon dari masyarakat. Lihatlah, diperempatan lampu merah dipenuhi anak-anak muda dan mahasiswa yang antusias menggalang pengumpulan dana bantuan untuk bencana alam.Tapi bagaimana dengan korban kejahatan, misalnya korban pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan dan sebagainya ? Sepertinya respon kepedulan kita masih sangat kurang,” jelasnya.

Haris menegaskan, bahwa Korban kejahatan adalah orang-orang yang paling dirugikan dalam sebuah peristiwa pidana, tapi belum mendapat perhatian yang memadai, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum dan pihak pemangku kebijakan. “Kerugian yang dialami Korban kejahatan tak cuma pisik, tapi juga materi, bahkan tertekan secara psikis.

Namun ironinya, kata Haris, Seringkali orang-orang yang jadi korban kejahatan, ketika ingin menuntut keadilan atas haknya justru mendapatkan kesulitan, bahkan menerima perlakuan yang lebih merugikan. Korban kejahatan bukannya mendapat penanganan dan bantuan, justru ia lebih menderita lagi. “Makanya ada anekdot yang mengatakan tentang seseorang yang memiliki 3 ekor sapi. Suatu ketika sekor sapinya hilang dicuri orang, maka ia pun melapor ke pihak berwajib. Alih-alih bisa mendapatkan kembali sapinya yang hilang, justru kemudian 2 ekor sapinya yang tinggal ikut lenyap untuk menutupi biaya pengurusan kasus yang dilaporkannya,” tuturnya.

Selain itu, Haris juga mengungkapkan, bahwa dalam tradisi penegakan hukum di negeri ini, korban kejahatan juga sering mendapat perlakuan yang tidak adil. Misalnya seorang korban kejahatan sakit, maka ia akan berobat dengan biaya sendiri dan jarang ada yang peduli. Sedangkan aparat penegak hukum memperlakukannya tidak lebih dari sekedar sebagai saksi yang siap diminta keterangannya. “Korban cuma dimanfaatkan sebagai alat bukti, bukan sebagai subjek yang terzolimi akibat peristiwa pidana,” tandasnya.

Bukan cuma itu, kata Haris, dalam KUHAP pun hak korban kejahatan itu tidak diakomodir dengan jelas dan selayaknya. “Justru hak pelaku atau terdakwa kejahatan itu lebih dijamin dalam KUHAP kita,” ungkapnya

Namun meskipun demikian, Haris berpendapat masyarakat dan aparat penegak hukum tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Karena menurutnya, ini kekeliruan cara-pandang masyarakat pada umumnya terhadap korban kejahatan. “Dan meluruskan kekeliruan cara pandang ini adalah tugas kita bersama. Sehingga kedepan kita harapkan korban kejahatan di republik ini bisa mendapat perhatian sebagaimana mestinya,” kata Haris. (*)

 

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda