Mengapa LPSK Kurang Populer ? Ini Alasannya

Ketua LPSK RI, Dr Abdul Haris Semendawai SH LLM berfoto bersama dengan civitas akademika FH UMSU. (Foto: kabarhukum.com)

KABARHUKUM-Medan | Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, sebagai pemateri utama Dr Abdul Haris Semendawai SH LLM mengakui, bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengenal lembaga yang dipimpinnya. Bahkan dikalangan mahasiswa sendiri masih banyak yang belum mengenal persis LPSK itu.

“LPSK memang kurang populer, belum banyak dikenal oleh masyarakat. Karena memang keberadaan LPSK itu agak rahasia, dimana kita tidak boleh mempublikasikan secara luas orang-orang yang kita lindungi,” ungkapnya saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Sabtu (18/11/2017).

Tetapi dilematisnya, kata Haris, di Indonesia kalau tidak ada publikasi maka kita tidak akan dikenal oleh masyarakat. “Bahkan yang lebih gawatnya, kalau tidak dipublikasi maka kita akan dianggap tidak bekerja. Sering kali ukuran kinerja sebuah lembaga itu dilihat dari seberapa besar publikasi dilakukannya, sehingga masyarakat tahu lembaga itu” ujarnya.

Pada hal, menurut Haris, seperti yang berlaku di negara lain, identitas dan cara kerja lembaga perlindungan saksi itu sangat rahasia.

Meskipun demikian, Haris sangat memaklumi bahwa ternyata memang kultur masyarakat Indonesia itu terbukti lebih terbuka. Karena itu, selama ini dalam batas-batas tertentu, pihaknya tetap memandang publikasi itu penting dilakukan. “Alasannya, kalau kita tidak publikasi, bagaimana mungkin masyarakat paham mengajukan permohonan ke LPSK.Kemudia kalau publik tidak tahu di mana LPSK, tentu sulit untuk mengakses pelayanan tadi. Jadi, itulah krakter khas LPSK dibanding lembaga sejenis di negara lain,” jelasnya.

LPSKA adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. (*)

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda