Sidang Perdana Gugatan HTI

HTI Sampaikan 41 Alasan Menggugat SK Menkum HAM

Massa HTI menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu, sebelum ormas Islam itu dibubarkan oleh pemerintah. (Foto: poskota)

KABARHUKUM-Jakarta | Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyampaikan 41 alasan menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM AHU-30.AH.01.08 tahun 2017  yang mencabut status badan hukumnya. Alasan itu disampaikan kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra HTI saat sidang perdana gugatan HTI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (23/11/2017).

“Intinya pembubaran HTI melanggar undang-undang dan asas pemerintah yang baik,” ujar Yusril di PTUN Jakarta di Jakarta Timur, Kamis (23/11/2017).

Beberapa alasan gugatan HTI di antaranya doktrin khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila. Doktrin khilafah juga dianggap tidak masuk ke dalam paham yang dilarang Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yaitu atheisme, komunisme, dan marxisme.

Selain itu, HTI juga menyatakan bahwa pemerintah telah mengabaikan asas demokrasi lantaran pembubaran HTI tidak melalui keputusan pengadilan.

HTI juga mempersoalkan langkah pemerintah mencabut status badan hukumnya tidak merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), namun kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru terbit pada 10 Juli 2017.

Sementara itu, kata Yusril, pemerintah membubarkan HTI pada 19 Juli 2017. Artinya, ada waktu jeda sembilan hari antara Perppu Ormas dengan pembubaran HTI. Hal ini dipersoalkan oleh HTI.

“Apa yang dilakukan HTI melanggar perppu itu hanya dalam waktu sembilan hari itu? Hukum tidak boleh diberlakukan secara surut,” kata Yusril.
Advertisment

Pakar hukum tata negara itu meminta pemerintah untuk membuktikan adanya pelangaran Perppu Ormas oleh HTI dalam kurun waktu jeda sembilan hari itu.

Yusril mengatakan, HTI akan menolak semua bukti yang dibawa pemerintah bila bukti tersebut terjadi sebelum Perppu Ormas dikeluarkan. Sebab, pemerintah menggunakan dasar hukum Perppu Ormas untuk membubarkan HTI.

Sementara itu kuasa hukum Menkumham, Hafzan Taher, belum bisa menanggapi pembacaan gugatan oleh HTI di ruang sidang. Namun, ia mengatakan akan membuktikan bahwa alasan yang dikemukakan HTI tidak benar.

Pihak pemerintah meminta waktu dua minggu untuk menjawab. Namun, majelis hakim hanya memberikan waktu seminggu. Sidang selanjutnya akan digelar pada 30 November 2017 dengan agenda pembacaan tanggapan tergugat. (*)

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda