Penyidikan Kasus WFC Namlea di Kejati Maluku, Warga Minta Supervisi Intensif dari KPK

Udin Waliulu (kemeja putih) bersama Ichsan Tinggapi SH Ketua DPRD Kabupaten Buru, beberapa waktu lalu.

KABARHUKUM-Ambon| Beredarnya isu yang mengabarkan adanya upaya pihak-pihak tertentu untuk meluputkan adik kandung Bupati Buru Ramly Umasugi yang juga Anggota DPRD Kabupaten Buru Syahran Umasugi alias ‘Randi’ dari jeratan hukum dalam kasus dugaan tindak pidana proyek Water Front City (WFC) di Kota Namlea Kabupaten Buru membuat berbagai kalangan menjadi khawatir.

Gara-gara kekhawatiran itu, pada akhirnya Pimpinan KPK, Agus Rahardjo dkk, pun diminta segera menurunkan tim untuk melakukan supervisi atas jalannya proses penyidikan kasus ini sebagai bentuk antisipasi jangan sampai nanti Penyidik Kejati Maluku di Ambon yang sementara menangani penyidikannya menjadi “ masuk angin “. Sebab dari proses penyidikan sampai sekarang nampak sudah cukup bukti Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Buru yang mantan PNS itu berperan besar dalam proyek tersebut yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah lebih Rp 1 Milyar.

Permintaan supervisi KPK gara-gara isu adanya upaya ekstra yudisial meluputkan Syahran Umasugi dari jeratan hukum ini dikemukakan Relly Hena, salah seorang warga Buru di Kota Ambon, sore hari Senin (4/12).

Lelaki setengah baya ini semula duduk seorang diri pada meja terpisah di salah satu Café di Jalan AM Sangaji Ambon sambil diam-diam menguping pembicaraan sharring kabarhukum.com dengan seorang rekan aktivis seputar penanganan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh pihak Kejati Maluku. Bermula pada kasus Repo Bank Maluku-Maluku Utara yang melibatkan beberapa elite internalnya sendiri serta kasus Pembangunan Terminal Transit Tipe B di Passo yang diduga melibatkan Pengusaha Amir Gaos Latuconsina dan John Lucky Metubun Konsultan Pengawas dari CV Jasa Intan Mandiri bersama Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Angganoto Ura yang sekarang menjabat Assisten I. Kemudian dilanjutkan dengan merambah kasus-kasus dugaan korupsi di daerah-daerah mulai Dana Desa di SBT yang mengakibatkan beberapa Kepala Desa di kerangkeng di Rutan Ambon pada beberapa hari lalu oleh Jaksa, Proyek Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Uwen Pantai Kecamatan Taniwel SBB oleh Johanis Puttileihalat adik kandung mantan Bupati Jacobus Puttileihalat yang belum lama ini mulai diperiksa Kejari Piru, Dana Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD Buru Selatan dengan terdakwa mantan Sekwan dan juga mantan Sekda Abubakar Masbait yang putusannya dimohon kasasi namun baru saja ditolak MA, hingga terakhir pada proyek Water Front City (WFC) di Namlea Kabupaten Buru.

Selama pembicaraan mengenai kasus-kasus lainnya, Relly nampak tak terlalu ambil pusing dan hanya asyik menikmati hidangan pesanannya sambil menghembuskan asap rokok dan sesekali melirik ke arah lalu-lalang kenderaan di Jln Raya AM Sangaji sehingga terkesan sedang menunggu seseorang. Akan tetapi ketika sampai pada kasus WFC di Namlea dia secara spontan langsung beranjak berpindah tempat duduknya bergabung dengan media ini bersama teman aktivis sambil memperkenalkan diri dengan menyebut nama dan mengaku sebagai warga asal Kabupaten Buru yang sekarang telah berdomisili di Kota Ambon. Begitu duduk di tempat baru dia pun langsung memotong pembicaraan dengan mengatakan kasus WFC ini memang mendapat perhatian serius hampir semua warga Buru apalagi mereka yang berdomisili di Kota Ambon. Sejenak dia nampak membolak-balik tumpukan kertas dalam tas jinjingnya kemudian menyerahkan beberapa lembaran fotocopy berita-berita media online dan media cetak lokal di Kota Ambon mengenai kasus dugaan korupsi Proyek WFC Namlea ini yang menurutnya selama ini selalu diikutinya secara intens.

Kasus ini, menurutnya, menyita perhatian banyak orang karena selama kepemimpinan Ramly sebagai Bupati Buru hingga sekarang sudah masuk periode kedua disinyalir ada kasus semacam ini yang melibatkan keluarganya, namun baru pada Proyek WFC inilah sampai pada tahap penyidikan nampak sudah mengarah. Ketika dilihatnya kabarhukum.com ingin mengajukan pertanyaan dia malah sudah buru-buru menyela dengan mengatakan : “Abang kan Wartawan toh ? Tolong ditulis bahwa kita sebagai warga sedang mengikuti jalannya penyidikan kasus ini dengan sangat intens. Indikasi adanya kerugian keuangan negara menurut Ahli dari Politeknik Negeri Ambon berdasarkan pemeriksaan Tim diturunkan ke lokasi pada tgl 26/9 lalu kurang lebih sebesar Rp 1,7 Milyar dan puluhan Saksi sudah dimintai keterangan, sampai terakhir ketika Randi tidak datang memenuhi panggilan ke-2 dari Penyidik agar hadir pada hari Rabu 15 Nopember kemarin sehingga dikiritisi pak John Pasalbessy Akademisi Fakultas Hukum Unpatti melalui salah satu media lokal. Kita sangat berharap kasus ini diungkap tuntas bukan saja agar peradilan bisa secepatnya membuktikan apakah Randi terbukti bersalah atau tidak, melainkan sekaligus bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkapkan lain-lain kasus yang selama ini disinyalir terjadi terkait proyek-proyek di sana namun selama ini selalu tertutup rapat. Dan agar dijamin benar-benar dapat terungkap tuntas, maka kita berharap Pimpinan KPK dapat menurunkan tim khusus untuk melakukan supervisi secara ketat. Sebab ada kekhawatiran pelaku utama akan diloloskan, termasuk saya sendiri pun ikut khawatir,”.

Munculnya kekhawatiran ini, menurutnya, disebabkan karena sejak beberapa waktu lalu beredar isu yang mengatakan ada pihak-pihak yang gencar melakukan langkah-langkah ekstra yudisial untuk meloloskan Randi (Syahran Umasugi, Red), padahal sejauh pemeriksaan selama ini sudah terungkap cukup jelas bahwa dialah yang justru menjadi otaknya. Inti kekhawatiran itu, katanya, jangan sampai isu itu benar lantas pada akhirnya Penyidiknya kena masuk angin, mungkin bukan gara-gara setoran, akan tetapi bisa saja pengaruh pendekatan-pendekatan menggunakan kedekatan emosional atau bisa juga dengan memakai tekanan-tekanan kekuasaan.

Dia mengaku sebelum ini memang ada satu kasus yang pada mulanya sempat menimbulkan dugaan keterlibatan Pengusaha Lokal di Namlea, Hasan Umasugi yang juga kakak kandung Bupati Ramly, yaitu Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa tahun 2011 senilai lebih Rp 1 miliar yang ditangani oleh Penyidik Ditreskrim Khusus Polda Maluku, namun dalam perkembangan kasusnya sampai pada tingkat penuntutan di Pengadilan Negeri Ambon ternyata Jaksa Penuntut Umum hanya bisa memperhadapkan Mantan Kepala Dinas Dikpora Buru Drs AM Padang bersama mantan PPTK Drs A Mukadar sebagai Terdakwa, sedangkan peran Hasan hanya sekedar ditampilkan sebagai Saksi.

Sampai berita ini dikirim, baik Syahran mau pun kakaknya Bupati Ramly belum berhasil dimintai konfirmasi karena konon keduanya sekarang berada di Namlea namun tidak ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Buru, Ichsan Tinggapi SH yang baru dapat dihubungi sore hari ini Selasa (5/12) melalui ponselnya setelah didahului pesan singkat (short message system/SMS, red) mengatakan, pihaknya bersama lain-lain anggota DPRD Kabupaten Buru pada prinsipnya sepakat akan tetap menghormati proses hukum yang sementara berlangsung di Kejaksaan Tinggi Maluku dan tidak akan mau ikut mencampuri dalam hal apa saja. (*)

 

Laporan: Udin Waliulu

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda