Sengketa Gedung Yayasan Assalam di Kapaha Atas Ambon

Pemilik Gedung Tak Ikut Digugat, Penggugat Masukan Orang dengan Merusak Kunci Pintu

Soraya Dharmawaty Francis SH, Pengamat Hukum.

KABARHUKUM-Ambon | Putusan Mahkamah Agung RI No. 619 K/Pdt/2015 tgl. 8 Juli 2015 jo putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 35/Pdt/2014/PT.AMB tgl. 10 September 2014 jo putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 36/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 13 Pebruari 2012 tidak ada amar condemnatoir dan malah pemilik gedung di atas tanah obyek sengketa tidak ikut digugat, akan tetapi Penggugat Hi La Saini yang dinyatakan menang perkara memerintahkan orang memasuki gedung dengan melakukan pengerusakan terhadap kunci-kunci pintu yang semula tergembok rapat. Padahal ketika pekerjaan pembangunan gedung ini sedang berlangsung pada bulan Julia atau Agustus 2012 Penggugat ada datang sendiri melihat papan proyek yang terpampang di mana tertulis bangunan gedung itu atas nama Yayasan Assalam Maluku.

Keterangan ini diperoleh kabarhukum.com dari Idrus S.Pd, Kepala SMP Islam Terpadu milik Yayasan Assalam Maluku di ruang kerjanya di Jln Raya Kebun Cengkih Ambon, pada siang hari Kamis 7/12. Gedung berlantai tiga yang terletak disamping Gedung Baru Mahmil Dam XVI Pattimura di Jln Raya Jenderal Sudirman ini, menurut Idrus, sesungguhnya berdiri di atas tanah Hak Milik No. 1464 bekas Eigendom Verponding No. 986 yang tercatat atas nama Ny Ipa Nur Alydrus, salah seorang Pengurus Yayasan. Hak milik atas nama Ipa Nur didapat dari jual-beli dihadapan PPAT Rostiaty Nahumarury SH di Ambon dengan Akta No. 150/2012 tgl 4 Mei 2012 dan selalu dibayarkan Pajak Bumi & Bangunan. Ketika pihak Yayasan sedang sulit-sulitnya mencari lahan untuk didirikan gedung, Ipa Nur secara ikhlas dan spontan memberikan tanah ini untuk digunakan dalam jangka waktu tidak terbatas sampai kapan saja sepanjang untuk kepentingan Yayasan, apalagi demi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada gedung ini dahulu direncanakan akan ditempatkan Kantor Pusat Yayasan Assalam Maluku sekaligus akan dikembangkan pula sebuah Lembaga Pusat Pengembangan & Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, sedangkan sebagiannya akan difungsikan sebagai Sekolah Menengah Kejuruan bidang Keperawatan atau SMK Keperawatan di bawah manajemen Yayasan Assalam Maluku. Izin-izin yang berkenaan dengan rencana didirikannya SMK Keperawatan, menurut Idrus, sudah diurus jelang selesai, hanya terpaksa dipending gara-gara mendadak ada keberatan Hi La Saini melalui Kantor Pertanahan Kota Ambon seakan-akan tanah lokasi gedung ini sebagiannya masuk tanah miliknya No. 789 yang didapat melalui jual-beli dengan Robert Yo Sieto, kemudian disusulinya dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ambon tahun 2013 lalu.

Gugatan La Saini menurut Idrus bila diteliti secara cermat sebenarnya kabur dan tidak jelas, terutama mengenai letak atau kedudukan serta batas-batas tanah. Hanya gara-gara Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon selaku Tergugat IV dalam eksepsi dan jawaban mengaku sertifikat hak milik No. 1464 atas nama Ipa Nur adalah sertifikat illegal. Dalilnya ini dikonstatir dalam pertimbangan hukum, dan akhirnya pada amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menyatakan menolak eksepsi Ipa Nur Dkk selaku Tergugat. Naik pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Ambon malah menguatkan putusan PN Ambon, dan permohonan kasasi juga dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung RI. Padahal jual-beli tanah itu dilakukan dihadapan PPAT berwenang, begitu pula Peralihan Hak telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon. Bahkan pada saat itu Ipa Nur selaku pemilik tanah sempat mengajukan permohonan sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon menurunkan Petugas untuk melakukan Pengukuran Pengembalian Batas.

Ternyata, putusan ini menurut Idrus hanya memuat amar yang bersifat deklaratoir tanpa ada amar condemnatoir. Selain itu, Yayasan Assalam Maluku selaku Pemilik Gedung tiga lantai di atas tanah itu tidak ikut digugat dalam perkara itu oleh Penggugat Hi La Saini. Karena tidak dilibatkan sebagai pihak, tambah Idrus, maka Ketua Yayasan telah menyurati Ketua Pengadilan Negeri untuk Ambon menyatakan tidak akan tunduk mematuhi putusan itu sebagai Pemilik Gedung karena tidak ikut digugat. Tembusan suratnya itu disampaikan pula kepada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Ambon, tidak kecuali pihak Kepolisian mulai Kapolda Maluku sampai Kapolsek Sirimau.

Ketua Yayasan Assalam Maluku, Drs Muhammad Fathoni MPd hingga berita ini dikirim ke Meja Redaksi belum berhasil dihubungi. Tetapi menurut Pengamat Hukum Soraya Dharmawaty Francis, putusan yang hanya memuat amar deklaratoir tidak dapat dilakukan eksekusi riil, dan pengadilan tidak bisa memakai kekuatan paksa sebagaimana pada putusan kondemnatoir. Dihubungi melalui telepon selulernya pada sore hari Kamis (7/12), dari Jakarta Alumni Fakultas Hukum UI asal Pulau Kisar Maluku Barat Daya ini mengatakan, “ pada intinya, suatu putusan hakim yang hanya memuat amar declaratoir tanpa amar condemnatoir tidak bisa dilakukan eksekusi riil. Apabila pihak yang dinyatakan kalah perkara enggan mematuhi putusannya maka Pengadilan tidak bisa memaksa atau memakai daya paksa seperti halnya putusan yang mengandung amar condemnatoir. Agar putusan itu dapat berlaku efektif, maka alternatifnya adalah harus diajukan gugatan baru dalam perkara yang baru dengan memperbaiki petitum gugatannya, yaitu dengan memuat tuntutan yang bersifat condemnatoir misalnya memerintahkan Tergugat serta barang siapa yang mendapat hak daripadanya untuk keluar meninggalkan tanah sengketa “.

Mengenai gugatan Hi La Saini yang ternyata tidak melibatkan Yayasan Assalam Maluku selaku Pemilik Gedung di atas tanah itu, menurut Soraya, itu berarti tidak ada kewajiban hukum bagi Yayasan untuk tunduk mematuhi putusan itu karena putusan perdata bersifat interpartes, yaitu hanya mengatur para pihak yang berperkara. Selain itu, tambahnya, hukum tanah di Indonesia menganut azas pemisahan horizontal (horizontale scheiding) yang memungkinkan pemisahan kepemilikan antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan. Pihak yang memenangkan perkara atas sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan gedung milik pihak lain tidak dapat menganggap seakan-akan dengan putusan itu telah secara serta-merta memenangkan bangunan atau gedung itu apabila dalam perkara itu Pemilik Bangunan atau Gedung tidak ikut digugat.

Ditanyakan lagi tentang adanya orang-orang yang sekarang masuk menempati dan menguasai gedung milik Yayasan Assalam yang ada di atas tanah itu konon atas suruhan Penggugat Hi La Saini, malah dengan cara merusakkan pintu-pintu dan kunci-kunci, menurut dia hal itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Bila ternyata benar demikian, urainya, berarti telah terjadi kekerasan bersama secara terang-terangan (openlijk) terhadap barang sebagaimana diatur dalam psl 170 ayat (1) jo psl 55 KUHP. Yayasan Assalam sebagai pemilik bangunan gedung itu dapat mengajukan laporan pengaduan atas peristiwa ini kepada Penyidik Kepolisian berwenang.(*)


Laporan: Udin Waliulu

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda