Dukung Djarot-Sihar, PPP Minta Kompensasi Berupa Kontrak Politik

(Foto: viva)

KABARHUKUM-Jakarta | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat kontrak politik dengan PDI Perjuangan terkait pengusungan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat- Sihar Sitorus di Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan kontrak politik tersebut merupakan kompensasi bagi PPP yang tidak mendapat jatah wakil dalam Pilkada Sumut.”Kontrak politik itu berisikan sejumlah program yang bertujuan memajukan umat Islam Sumut sebagai konstituen PPP,” ujarnya Rabu (10/1/2018).

Menurut Asrul, kotrak politik itu dibuat Karena ada keberatan dari pengurus PPP di Sumut, maka Pak Djarot dan Pak Sihar diminta membuat kontrak politik dengan PPP yang berkaitan dengan umat Islam.

Lebih lanjut ia mengatakan, ada enam poin kontrak politik yang disepakati antara PDI-P dan PPP. Di antaranya, Djarot-Sihar diminta mendukung gerakan nasional wakaf Al Quran yang memang digelorakan oleh PPP.

Selanjutnya, Djarot-Sihat diminta meningkatkan alokasi anggaran untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren yang ada di sana.

Selain itu, PPP juga meminta agar Djarot-Sihar mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran minukan keras di wilayah Sumut.

“Ini lebih umum memang agar kalau menang maka selama pemerintahan indeks pembangunan SDM harus ditingkatkan dan pengentasan kemiskinan,” sebutnya.

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda